WahanaNews.co | Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berkomitmen untuk laksanakan Pemilu 2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang di dalamnya mengatur sistem proporsional terbuka atau sistem pilih caleg bukan parpol.
Hal itu merupakan salah satu poin kesimpulan yang diambil dalam Rapat Kerja Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, DKPP dan Menteri Dalam Negeri di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1) malam.
Baca Juga:
Pjs. Bupati Labuhanbatu Utara Saksikan Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati
"KPU RI berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menggunakan sistem Pemilu proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Ayat 2 UU Pemilu dan dikuatkan oleh Putusan MK RI Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008," bunyi kesepakatan tersebut.
Rapat juga menyimpulkan Komisi II, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP bersepakat pelaksanaan Pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan tak mengubah Daerah Pemilihan (Dapil) untuk tingkat DPR dan DPRD Provinsi di Pemilu 2024.
Dapil itu akan tetap sama dengan yang dicantumkan pada lampiran III dan IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Baca Juga:
Evaluasi Kinerja KPU Toba: Pemuda Kecewa, Demokrasi dalam Pertaruhan
"Dapil DPRD Kabupaten/Kota akan dibahas lebih lanjut secara bersama-sama," bunyi salah satu poin kesimpulan rapat tersebut.
Kesimpulan rapat terkait substansi sistem proporsional terbuka awalnya sempat memicu perdebatan.
Awalnya, Komisi II menyusun draf kesimpulan rapat yang berisikan poin yang menyatakan Komisi II DPR bersama pemerintah bersepakat Pemilu 2024 tetap menerapkan sistem proporsional terbuka.
