WahanaNews.co | Pemerintahan Jokowi -
Ma'ruf Amin genap berusia satu tahun. Pembangunan infrastruktur menjadi salah
satu dari 4 program prioritas pemenang Pilpres 2019 ini.
Laporan tahun 2020, "Bangkit
untuk Indonesia Maju", yang diterbitkan Kantor Staf Kepresidenan (KSP), mengklaim Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf telah menorehkan prestasi dalam peningkatan
stok infrastruktur Indonesia.
Baca Juga:
Jokowi Dikabarkan Kritis dan Masuk RS, Ternyata Cuma Video Lama di Malioboro
Mengutip data Kementerian PUPR yang disadur dalam laporan itu, pada tahun 2015, stok infrastruktur Indonesia berada
di angka 35 persen. Tahun ini, jumlahnya naik menjadi 43 persen.
"Stok infrastruktur ekonomi Indonesia terhadap PDB naik
drastis. Dalam kurun waktu 4 tahun naik 8 persen," demikian laporan tersebut.
Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf sendiri menargetkan akan terus mengejar
ketertinggalan persentase hingga minimal 70 persen, demi
memenuhi standar global.
Baca Juga:
Tanpa Nama Jokowi, Tiga Kandidat Berebut Kursi Ketum PSI Via E-Voting 12–18 Juli
"Angka ini akan terus digenjot, mengejar ketertinggalan standar global minimal
sebesar 70 persen," tulis laporan tersebut.
Selain terus mengenjot investasi infrastruktur, pemerintah juga
terus mempercepat penurunan biaya logisitik. Diketahui, biaya logistik Indonesia saat ini masih
berada di kisaran 23,5 persen dari PDB.
"Angka ini masih tertinggi di antara negara-negara Asia
Tenggara. Biaya logistik ini harus dipangkas," tulis laporan tersebut.
Kendati begitu,
pemerintah mengklaim telah membangun konektivitas infrastruktur dengan baik.
"Daerah-daerah yang dulu terpisah kini telah tersambung.
Peringkat konektivitas infrastruktur kita membaik.
Pekerjaan rumah yang tersisa kini tinggal menurunkan biaya logistik," paparnya.
Sudut Pandang Pengusaha
Di mata kalangan pengusaha,
sejak dilantik setahun silam, 10 Oktober 2019, pasangan Jokowi - Ma'ruf telah
memenuhi sejumlah janjinya. Di antaranya, yang paling baru, adalah disahkannya
UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengatakan, disahkannya UU tersebut merupakan bentuk pemenuhan janji terkait penciptaan lapangan
pekerjaan.
"PakJokowikonsisten untuk mengerjakan hal tersebut
meskipun pandemi, yaitu dengan UU Cipta Kerja itu kan menjawab semuanya. Mengenai masalah untuk
mendorong SDM kita, penciptaan lapangan kerja," kata Hariyadi kepada wartawan, Selasa (20/10/2020).
Selain itu, UU ini juga merampingkan birokrasi dan regulasi.
Sehingga mendorong transformasi dari ketergantungan pada SDA menjadi daya saing
manufaktur dan jasa modern. Di mana
hal ini juga merupakan salah satu janji Jokowi saat pelantikan.
"Jadi,
Pak Jokowi itu konsisten, apesnya kena pandemi aja," kata dia. Bahkan, Hariyadi
menyebut implementasi dari janji Jokowi berjalan sesuai jadwal.
Lainnya, Hariyadi menyebutkan program Kartu Prakerja yang
realisasinya mampu digarap dalam waktu singkat. Ada juga sejumlah
infrastruktur, termasuk beberapa tol yang penggarapannya masih tetap on the track.
Bahkan, proyek kawasan industri Batan juga telah digarap.
Hariyadi cukup terkesan dengan proyek ini, karena dinilainya cukup kompetitif dibandingkan
swasta.
"Kawasan Industri Batan, menurut saya,
terobosan juga," tambahnya. "Kalau
sampai jadi, itu sesuatu yang menurut saya fenomenal, karena polanya berbeda dengan kawasan industri
swasta. Kalau swasta kan dijual, nah kalau dia (Batan) sewa, ini kompetitif
banget."
Sementara itu,
Hariyadi menilai,
jika ada sejumlah janji yang belum terpenuhi oleh PresidenJokowi, hal
tersebut kemungkinan besar karena kondisi saat ini yang masih pandemi.
"Kalau yang kurang, itu berproses. Ini PR-nya sudah dikerjakan," pungkas dia. [qnt]
