WahanaNews.co | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, sempat mengeluhkan ada pernyataan dirinya yang dipotong sehingga banyak memunculkan berita hoaks.
"Seperti pidato saya di UGM, 'Mahfud MD: Mendirikan Negara Seperti Nabi Haram' titik, kan salah. Orang baru baca judul, membaca potongan, lalu berkomentar tidak karuan," ujar Mahfud saat menjadi pembicara kunci pada Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah, Kamis (21/4/2022).
Baca Juga:
Sebutan 'Yang Mulia' bagi Hakim, Mahfud MD: Sangat Berlebihan
Mahfud pun menyebutkan kalimat yang dipotong dan ‘dijahit’ tersebut menjadi salah satu dari produk maraknya budaya saling hujat.
Mahfud kemudian menjelaskan konteks dari contoh kalimat kontroversial yang dipotong dari salah satu pidatonya tersebut.
"Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, tidak boleh ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka tidak boleh ada negara yang sama persis seperti nabi. Tetapi nilai-nilai bernegaranya seperti yang diajarkan nabi itu boleh. Nah bentuk negaranya itu harus produk ijtihad, seperti Indonesia," jelas Mahfud.
Baca Juga:
Uang Rp 920 Miliar dan 51 Kg Emas di Rumah Eks Pejabat MA, Mahfud: Itu Bukan Milik Zarof!
Ajak Muhammadiyah Membangun Bangsa
Menyikapi hal itu, Mahfud pun meminta Muhammadiyah yang menjabarkan ibadah itu bukan hanya ibadah ritual, ibadah mahdhah, tapi juga masuk ke ibadah sosial yang ghairu mahdhah
Ia juga menegaskan Muhammadiyah memiliki peran penting dan ikut berkontribusi bahkan sebelum negara Indonesia lahir.
"Mulai dari ide sampai mendirikan negara Indonesia merdeka, Muhammadiyah sudah ikut aktif membangun kesadaran masyarakat untuk membangun negara ini," papar Mahfud MD Mahfud MD juga mengajak Muhammadiyah dan Ormas-ormas Islam lainnya serta semua elemen masyarakat memperkuat kesadaran moral.
Menurut Mahfud, kesadaran kolektif untuk membangun bangsa ini sangat penting.
"Tujuan negara itu harus dikawal bersama. Muhammadiyah kan juga punya saham terhadap negara ini, mari ikut perbaiki, sadarkan rakyat agar saat pemilu tidak pakai transaksi uang," papar Mahfud sembari menjelaskan politik uang berdampak sistemik terhadap problem kebangsaan.
Dalam kesempatan ini, Mahfud meminta Muhammadiyah dan Ormas Islam lainnya tidak kehilangan masjid sebagai basis pergerakan dakwahnya oleh paham keagamaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut di Indonesia.
"Muhammdiyah dan NU juga jangan sampai kehilangan masjid dan tempat peribadatan yang sudah kita bangun dengan Wasathiyah Islam. Kalau dibangun dengan Salafi dan Wahabi, tidak cocok dengan kita," tegas Mahfud di hadapan tokoh Muhammadiyah seperti mantan Sekjen MUI, KH Anwar Abbas dan para petinggi Muhammdiyah lainnya.
Menko Polhuiam berharap, Muhammadiyah terus memperkuat hasil ijtihad tokoh-tokoh Islam Indonesia yang telah mendirikan negara Pancasila sebagai darul ahdi was-syahadah.
"Sekarang penekanannya bukan pada al -ahdi-nya karena itu sudah jadi, kesepakatannya sudah terjadi, sudah dibuat di dalam konstitusi. Tapi sekarang syahadah-nya, mengisinya bersama berdasar kesepakatan dengan penuh kekompakan dan kebersatuan," tambah Mahfud. [rin]
