WahanaNews.co | Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais memaparkan, wacana Amandemen UUD 1945 ihwal masa jabatan presiden sudah dibicarakan sejak 2019, dan muncul lagi lantaran diangkat oleh simpatisan PDIP.
Politikus senior PDIP, Aria Bima, menyebut Amien Rais layaknya kadal gurun alias kadrun yang lapar berhalusinasi.
Aria Bima menyebut sikap Presiden Jokowi sudah sangat jelas menolak wacana amandemen UUD 1945 terkait masa jabatan presiden.
Baca Juga:
Taliban Persekusi Ratusan Perempuan Afghanistan
"Jika ada pihak yang mengangkat wacana tiga periode maka hal tersebut adalah hak yang bersangkutan, namun wacana tersebut bertentangan dengan prinsip politik presiden," ujar Bima, Selasa (7/9/2021).
Publik Indonesia saat ini, kata Bima, dalam suasana kebatinan yang sangat kondusif dan fokus pada kebutuhan untuk survival di masa pandemi Covid. Di mata publik, lanjutnya, apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah on the track.
"Amien Rais ibarat kadal gurun yang lapar berhalusinasi sendiri tentang apa yang dianggapnya lawan politik dan sasarannya sudah pasti PDIP dan Presiden Jokowi yang menurut halusinasinya adalah penghalang bagi dirinya untuk tampil kembali berlaga merebut posisi RI-1. Amien Rais berhalu, tegasnya.
Baca Juga:
Taliban Larang Anak Perempuan Berusia 10 Tahun untuk Sekolah
Aria Bima bahkan balik menyebut kemenangan Taliban di Afghanistan sebagai momentum untuk mengeksploitasi kembali sentimen umat dengan menciptakan musuh bayangan, terutama kelompok nasionalis.
"Karena bagi Amien Rais, musuh Islam hanyalah paham kebangsaan yang berlawanan dengan paham Amien Rais yang berhaluan Ikhwanul Muslimin, yang sangat dipujanya sejak muda," lanjut Bima.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Syuro Partai Ummat Amien Rais menyebut rencana amandemen UUD 1945 sudah dibicarakan sejak 2019.
"Sesungguhnya rencana amandemen (UUD 1945, tentang masa jabatan presiden) sudah dibicarakan sejak tahun 2019 oleh tokoh-tokoh yang pro Jokowi itu," kata Amien Rais dalam tausyiah politik acara Tumpengan Virtual Pengesahan Badan Hukum Partai Ummat, Minggu (5/8).
Kemudian, lanjut Amien, isu tersebut sengaja mereka turunkan untuk melihat penilaian publik. Menurutnya, pihak yang melemparkan isu itu juga bukan pihak yang disebutnya sebagai pendukung formal.
"Tiba-tiba isu ini turun seperti sudah agak senyap. Kemudian setelah itu diangkat lagi oleh teman-teman PDIP, terutama bukan PDIP resmi, pendukung bukan formal. Ada oknum-oknum mendapatkan tugas testing on the water," kata Amien Rais. [dhn]
