Menurut Surahman, penanganan kasus pembegalan tidak boleh berhenti hanya pada penangkapan pelaku yang berada di lapangan.
Aparat penegak hukum juga perlu mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut sehingga upaya pemberantasan dapat dilakukan secara menyeluruh.
Baca Juga:
Netty Soroti 6.000 Bayi Meninggal Akibat Penyakit Jantung Bawaan, Desak Pemerataan Layanan Operasi
"Penindakan terhadap begal harus menyentuh akar masalahnya. Pihak kepolisian harus membongkar jaringan di balik aksi ini, termasuk pihak-pihak yang mengorganisasi dan memanfaatkan hasil kejahatan. Dengan penindakan menyeluruh, efek jera akan tercipta dan masyarakat lebih terlindungi," imbuhnya.
Selain menekankan pentingnya penegakan hukum, Surahman juga menyoroti perlunya optimalisasi penggunaan kamera pengawas atau CCTV di kawasan yang dinilai rawan tindak kriminal.
Menurutnya, rekaman CCTV dapat menjadi salah satu alat bukti penting untuk membantu proses identifikasi pelaku sekaligus mempercepat pengungkapan kasus.
Baca Juga:
Komisi VIII DPR Minta Persiapan Haji 2027 Dimulai Lebih Awal Demi Tingkatkan Layanan Jemaah
Karena itu, pemerintah daerah bersama kepolisian diminta memastikan seluruh perangkat CCTV di ruang publik berfungsi dengan baik, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Ia turut mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat kebijakan dalam pemberantasan aksi begal, termasuk melalui penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku yang melakukan tindak kekerasan.
"Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat kebijakan penindakan terhadap begal, termasuk pemberatan hukuman bagi pelaku yang melibatkan kekerasan. Kejahatan jalanan harus ditindak secara sistematis agar tidak menjadi ancaman berulang bagi masyarakat," tegasnya.
