Pada dimensi Fisik dan Politik, yang di antaranya meliputi indikator seperti kebebasan berserikat, bebas dari intervensi penguasa, ancaman kekerasan, ketersediaan akses bagi kelompok rentan, tergolong cukup memprihatinkan.
Sekalipun masuk kategori "cukup bebas", namun posisi DKI Jakarta di antara provinsi lain kurang kompetitif.
Baca Juga:
Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun: Pers Harus Berwawasan Kebangsaan dan Menjaga Integritas di Era Post-Truth
Dengan skor 75,27, provinsi ini masuk empat terbawah.
Dibandingkan dengan dimensi fisik dan politik, pada dimensi ekonomi dan hukum, agak lebih baik.
Pada dimensi ekonomi, misalnya, skor DKI Jakarta mencapai 73,82.
Baca Juga:
Bahaya Doxing: Ancaman terhadap Keselamatan Jurnalis dan Kualitas Informasi Publik
Dimensi ekonomi yang terdiri dari beragam indikator, seperti keragaman kepemilikan media, independensi secara ekonomi, dan tata kelola perusahaan media, menempatkan DKI Jakarta pada posisi ke-27 dari 34 provinsi.
Dari sisi dimensi hukum, kualitas capaian DKI Jakarta relatif lebih baik lagi.
Dimensi hukum, yang di antaranya meliputi indikator kualitas kepastian hukum lembaga peradilan, hukum dalam praktik jurnalisme, etika pers, dan jaminan hukum bagi kalangan disabilitas itu, menempatkan DKI Jakarta pada ranking ke-17.
