Skor capaian DKI Jakarta 76,87.
Semua kondisi yang menempatkan capaian DKI Jakarta, sebagai pusat kekuasaan negara, dalam posisi kurang gemilang ini semakin tervalidasi jika dikorelasikan antar dimensi pengukurannya.
Baca Juga:
Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun: Pers Harus Berwawasan Kebangsaan dan Menjaga Integritas di Era Post-Truth
Dalam hal ini, kondisi-kondisi yang terukur dalam indikator-indikator politik satu sama lainnya berkaitan erat dengan indikator ekonomi serta hukum.
Dalam IKP, semakin tinggi capaian dimensi politik kemerdekaan pers yang diraih setiap daerah maka semakin tinggi pula kecenderungan capaian kemerdekaan dalam dimensi ekonomi ataupun hukumnya.
Begitu pula sebaliknya, semakin rendah capaian berbagai indikator dalam dimensi ekonomi atau hukum yang terekam, maka semakin rendah pula capaian dimensi politik kemerdekaan pers di setiap provinsi.
Baca Juga:
Bahaya Doxing: Ancaman terhadap Keselamatan Jurnalis dan Kualitas Informasi Publik
Dengan proposisi konklusi semacam itu, dapat dikatakan relatif rendahnya capaian dimensi politik kemerdekaan pers di DKI Jakarta berkaitan erat dengan dimensi ekonomi maupun hukum kemerdekaan pers yang terjadi.
Variabel-variabel politik, ekonomi dan hukum pada setiap provinsi saling berkelindan dalam membentuk rendahnya kualitas kemerdekaan di pusat kekuasaan negara.
Kondisi semacam ini, dalam perspektif relasi pers dan kekuasaan negara, tentu saja menarik dicermati.
