"Periode kedua ini banyak hal yang menjadi tanda tanya
besar. Saya ingin kasih contoh satu, KPK. Kita bingung orang-orang yang
berprestasi luar biasa di KPK itu tetap diberhentikan, dan tidak ada tindak
lanjut dari Presiden," ujar politisi senior yang juga salah satu pendiri Partai
Amanat Nasional ini.
Masukan soal penanganan pandemi disampaikan oleh mantan
Menteri Pertambangan dan Energi, Kuntoro Mangkusubroto. Menurutnya, hasil yang
dicapai dalam penanganan pandemi sejauh ini cukup baik, namun tidak dilakukan
secara sistem melalui pendekatan organisasi yang benar.
Baca Juga:
Soal Kasus Hasto, Mahfud MD Sebut Tersangka Tak Harus Ditahan
"Cara kerja yang organized, yang sudah disiapkan pendahulu
sebelumnya ditinggalkan, atas nama kecepatan. Bagus, tapi governancenya tidak.
Saat pandemi ini puncaknya, tidak ada satu organisasi yang permanen untuk
menangani, padahal masalahnya makin serius. Akumulasi informasi yang menjadi
pengetahuan, tidak akan terjadi kalau tidak ada organisasi," ujar mantan Kepala
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan itu.
Sedangkan pengamat ekonomi, Faisal Basri menyoroti beberapa
persoalan hukum di bidang ekonomi. Menurutnya, ekonomi akan survive kalau
penegakan hukumnya baik.
"Saya terkejut dengan misalnya dibebaskannya kewajiban
membangun kebun untuk gula rafinasi, sehingga kita mendengar keluhan dari industri
makanan minuman, mereka sangat terganggu. Di Jawa Timur, tidak ada pabrik yang
memproduksi gula rafinasi, kita menunggu kehancuran pabrik gula nasional,"
kritik Faisal.
Baca Juga:
Harvey Moeis Divonis Cuma 6,5 Tahun Penjara, Mahfud MD: Duh Gusti, bagaimana ini?
Mantan komisioner KPK, Laode M. Syarief menilai ada
kecenderungan ruang publik menjadi menyempit dan sulit menyampaikan aspirasi ke
pemerintah.
"Teman-teman yang seharusnya ada di pemerintahan, aksesnya
mejadi sangat terbatas. Yang sering berkomunikasi dengan publik hanya Professor
Mahfud, yang lain tidak pernah membuka komunikasi. Dulu, kita bisa
bersilaturahmi menyampaikan kalau merasa kurang nyaman terhadap suatu
kebijakan," ujar Laode.
Semua yang hadir dalam dialog ini menyampaikan pandangannya,
kemudian satu per satu direspons oleh Menko Polhukam di akhir acara.
