Penggunaan aplikasi ini membuka kanal partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai agen monitoring dan evaluasi pembangunan pada skala komunitas.
Meski penggunaan aplikasi pada kota dan masyarakat yang belum 100 persen memiliki akses kepada teknologi tetap mengeksklusi beberapa golongan masyarakat --mereka yang tidak memiliki ponsel pintar tidak dapat menyampaikan aspirasinya, cara ini terbukti efektif memberi peran lebih kepada lurah sebagai manajer wilayah.
Baca Juga:
Pastikan Jalan Nasional dan Jembatan di Sulsel Siap Dilalui Selama Nataru, Kementerian PU: 96,45% Dalam Kondisi Mantap
Walau begitu, saya masih menilai penggunaan aplikasi ini dalam jangka panjang juga tidak dapat mewadahi masyarakat untuk membangun secara bottom up.
Pembangunan yang berasal dari masyarakat memerlukan modal sosial yang kuat di masyarakat, yang memang agak sulit ditemui di wilayah perkotaan.
Modal sosial kuat umumnya ditemui lebih banyak di wilayah perdesaan.
Baca Juga:
Dukung Asta Cita Swasembada Pangan, Padat Karya Irigasi Kementerian PU Tahun 2024 Jangkau 12.000 Lokasi
Meski begitu, terdapat contoh di beberapa kota hal ini masih mampu dilakukan.
Masyarakat kota dapat membangun pusat-pusat kebudayaan skala komunitas (community cultural hub) untuk menjadi wadah dalam membicarakan masalah bersama terkait pembangunan.
Dengan cara ini diharapkan pembangunan sosial dapat merata dan tidak menyisakan ketimpangan, baik secara kelas maupun secara jangkauan (spasial).
