“Jika kita belajar dari banjir tahun 2002, 2007, dan 2013, dominasinya adalah banjir fluvial akibat luapan sungai,” ujar Yus.
Namun, sejak peristiwa 1 Januari 2020, banjir Jakarta lebih banyak dipicu oleh hujan ekstrem lokal yang turun langsung di wilayah kota.
Baca Juga:
Cegah Risiko Kelistrikan Saat Banjir, PLN Imbau Warga Matikan MCB Jika Air Masuk Rumah
“Fenomena ini relatif baru dan sulit diantisipasi,” kata Yus.
Menurut dia, langkah paling mendesak untuk menekan risiko banjir, khususnya di Jakarta Barat, adalah pengelolaan wilayah berbasis sistem polder yang lebih kecil dan terintegrasi.
“Dalam RUTR 2030 dan Perda Nomor 1 Tahun 2012, Jakarta Utara direncanakan dibagi menjadi 66 sistem polder dan rencana ini perlu segera diwujudkan,” ujar Yus.
Baca Juga:
BNPB Imbau Kewaspadaan, Potensi Banjir Masih Mengintai Sejumlah Wilayah
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan living with water karena sebagian wilayah Jakarta kini berada di bawah permukaan laut.
“Kita tidak bisa terus-menerus hanya menjauhkan air, tetapi harus belajar hidup berdampingan dengan air,” tutur Yus.
Sementara itu, Pengamat Tata Kota Universitas Indonesia, M. Aziz Muslim, menilai banjir Jakarta merupakan persoalan struktural dan kultural yang tak pernah ditangani secara konsisten.
