WAHANANEWS.CO, Jakarta - Korupsi mungkin terlihat sebagai persoalan uang, kekuasaan, dan kesempatan, tetapi ketika seseorang dihadapkan pada pilihan menerima suap atau menolaknya, sebuah pertarungan yang jauh lebih senyap berlangsung di dalam otaknya.
Otak menghitung keuntungan yang bisa diperoleh, mempertimbangkan konsekuensi moral, membaca kerugian yang akan dialami orang lain, sekaligus menentukan apakah godaan tersebut harus ditolak atau justru diterima.
Baca Juga:
Kejagung Bongkar Dugaan Transfer Pricing PT TPL, Kerugian Negara Sementara Tembus Rp2 Triliun
Menariknya, proses itu kini bukan sekadar teori psikologi karena sejumlah penelitian menggunakan functional magnetic resonance imaging atau fMRI telah memperlihatkan bagaimana jaringan otak manusia bekerja ketika menghadapi keputusan yang menyerupai praktik korupsi.
Salah satu penelitian paling relevan diterbitkan di jurnal ilmiah eLife pada 2021 dengan judul "Neural basis of corruption in power-holders", yang secara khusus mempelajari mekanisme otak ketika seseorang yang memiliki kekuasaan memutuskan menerima atau menolak suap.
Temuannya memberikan gambaran menarik bahwa korupsi tidak muncul dari satu "pusat korupsi" di dalam otak, melainkan dari interaksi berbagai jaringan yang menghitung keuntungan pribadi, biaya moral, kerugian terhadap orang lain, serta pengendalian perilaku.
Baca Juga:
Duit Iklan Bank BJB Rp409 Miliar Diusut KPK, 4 Tersangka Langsung Masuk Tahanan
Ketika Otak Ditawari Suap
Dalam eksperimen tersebut, peserta ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan atau power-holder dan harus menentukan apakah mereka menerima atau menolak tawaran uang dari pihak lain.
Para peneliti kemudian membuat situasi menjadi semakin kompleks karena menerima uang tersebut dalam kondisi tertentu berarti membantu tindakan curang, sementara dalam skenario lain keputusan itu juga menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak bersalah.
Dengan menggunakan pemodelan komputasional dan fMRI, peneliti dapat mengamati bagaimana otak mempertimbangkan keuntungan finansial melawan "harga moral" dari keputusan menerima suap.
Hasilnya menunjukkan anterior insula terlibat ketika seseorang mempertimbangkan biaya moral akibat bersekongkol dengan pihak yang berbuat curang.
Sementara ketika keputusan menerima suap merugikan orang ketiga, bagian otak bernama right temporoparietal junction atau rTPJ ikut merepresentasikan kerugian moral tersebut.
rTPJ selama ini memang banyak dikaitkan dengan kemampuan memahami perspektif, maksud, dan keadaan orang lain dalam pengambilan keputusan sosial.
Dengan kata lain, ketika seseorang mengambil keputusan koruptif, otaknya bukan hanya menghitung "berapa uang yang saya dapat", tetapi juga dapat memproses fakta bahwa keputusan tersebut mempunyai korban.
Otak Kemudian Menghitung: Uang atau Moral?
Pertarungan itu kemudian melibatkan ventromedial prefrontal cortex atau vmPFC, bagian dari korteks prefrontal yang berperan penting dalam proses penilaian.
Penelitian eLife menemukan biaya moral dan keuntungan finansial tersebut diintegrasikan menjadi sinyal nilai di vmPFC sebelum keputusan menerima atau menolak suap dibuat.
Bayangkan otak seperti sedang membuat sebuah neraca.
Di satu sisi terdapat keuntungan pribadi, sementara di sisi lainnya terdapat biaya moral karena membantu kecurangan dan kemungkinan merugikan orang lain.
Keputusan akhirnya bergantung pada nilai subjektif yang terbentuk dari berbagai komponen tersebut.
Penelitian yang sama juga menemukan keterlibatan dorsolateral prefrontal cortex atau dlPFC, terutama dalam mengarahkan perilaku antikorupsi ketika keputusan menerima suap akan merugikan pihak ketiga.
Temuan ini penting karena dlPFC selama ini dikaitkan dengan kontrol kognitif dan berbagai keputusan mengenai kejujuran, keadilan, serta perilaku sosial.
Namun, hasil penelitian tersebut tidak berarti orang yang melakukan korupsi mempunyai vmPFC, dlPFC, atau rTPJ yang "rusak".
Penelitian menunjukkan perbedaan proses dan pola aktivitas ketika manusia mengambil keputusan koruptif, bukan menemukan kerusakan otak anatomis yang dapat digunakan untuk mendiagnosis seseorang sebagai koruptor.
Kebohongan Kecil Bisa Membuat Otak Terbiasa
Ada temuan neurosains lain yang membuat persoalan ini semakin menarik, yakni manusia ternyata dapat mengalami adaptasi terhadap ketidakjujuran yang dilakukan berulang kali.
Penelitian Neil Garrett, Stephanie Lazzaro, Dan Ariely, dan Tali Sharot yang diterbitkan dalam Nature Neuroscience pada 2016 menemukan ketidakjujuran demi keuntungan pribadi cenderung meningkat ketika dilakukan berulang.
Dalam eksperimen tersebut, peneliti meminta peserta melakukan tugas yang memungkinkan mereka memperoleh keuntungan melalui ketidakjujuran.
Pada awalnya penyimpangan relatif kecil, tetapi ketika kebohongan memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan dilakukan berulang kali, tingkat ketidakjujuran peserta cenderung meningkat.
Pemindaian fMRI menemukan sesuatu yang menarik pada amigdala, wilayah otak yang antara lain terlibat dalam pemrosesan emosi.
Respons amigdala terhadap ketidakjujuran yang menguntungkan diri sendiri semakin berkurang seiring pengulangan tindakan tersebut.
Lebih jauh lagi, besarnya penurunan respons amigdala pada satu keputusan dapat memprediksi seberapa besar ketidakjujuran peserta akan meningkat pada keputusan berikutnya.
Peneliti menyebut mekanisme ini sebagai salah satu penjelasan biologis bagi fenomena slippery slope atau lereng licin ketidakjujuran.
Artinya, pelanggaran kecil yang pada awalnya terasa tidak nyaman dapat menjadi lebih mudah dilakukan setelah berulang kali dilanggar.
Dari Amplop Kecil Menuju Korupsi Besar?
Temuan tersebut memang bukan eksperimen terhadap koruptor yang sedang melakukan tindak pidana korupsi, sehingga tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap koruptor pasti mengalami perubahan amigdala yang sama.
Namun, penelitian itu memberikan mekanisme yang masuk akal untuk memahami bagaimana ketidakjujuran demi keuntungan pribadi dapat meningkat secara bertahap.
Pada pelanggaran pertama, seseorang mungkin mengalami konflik emosional yang kuat karena sadar dirinya sedang melakukan sesuatu yang salah.
Ketika perilaku tersebut dilakukan kembali dan menghasilkan keuntungan tanpa konsekuensi berarti, respons emosional terhadap pelanggaran dapat beradaptasi.
Perbuatan yang sebelumnya terasa berat akhirnya dapat terasa lebih biasa.
Nature Reviews Neuroscience yang mengulas penelitian tersebut juga menyoroti bahwa tindakan tidak jujur kecil dapat berkembang menjadi pelanggaran yang semakin besar, sementara penurunan respons amigdala terhadap ketidakjujuran dapat memprediksi eskalasi berikutnya.
Dalam konteks korupsi, mekanisme ini memberikan perspektif penting bahwa persoalannya mungkin bukan hanya besarnya kesempatan melakukan korupsi, tetapi juga bagaimana pelanggaran kecil dinormalisasi.
Gratifikasi kecil, manipulasi administrasi, konflik kepentingan yang dianggap sepele, atau penyalahgunaan kewenangan dalam skala kecil dapat menciptakan lingkungan psikologis tempat batas moral semakin mudah digeser.
Lalu, Apakah Korupsi Seperti Kecanduan?
Di sinilah perlu kehati-hatian karena menyebut korupsi sebagai "kecanduan dopamin" terdengar menarik, tetapi bukti ilmiahnya belum cukup kuat untuk menjadikannya kesimpulan neurosains.
Memperoleh uang memang melibatkan sistem penilaian dan penghargaan otak, tetapi belum ada dasar kuat untuk menyatakan bahwa koruptor secara umum mengalami desensitisasi dopamin seperti orang dengan gangguan adiksi zat.
Studi korupsi berbasis fMRI justru menunjukkan proses yang lebih kompleks karena otak secara bersamaan menghitung keuntungan finansial, biaya moral, kerugian pihak lain, dan keputusan untuk mengendalikan kepentingan pribadi.
Karena itu, istilah "ketagihan korupsi" lebih aman digunakan sebagai analogi perilaku daripada diagnosis neurologis.
Korupsi juga tidak dapat dijelaskan hanya dengan melihat otak seseorang karena kesempatan, norma kelompok, budaya organisasi, transparansi, risiko tertangkap, kekuasaan, dan sistem pengawasan turut menentukan apakah seseorang berani melakukan penyimpangan.
Kekuasaan Juga Mengubah Cara Kita Merespons Orang Lain
Ada satu faktor lain yang relevan dengan korupsi, yakni kekuasaan.
Penelitian Jeremy Hogeveen, Michael Inzlicht, dan Sukhvinder Obhi yang diterbitkan dalam Journal of Experimental Psychology: General menemukan bahwa induksi perasaan memiliki kekuasaan dapat mengurangi motor resonance ketika seseorang mengamati tindakan orang lain.
Motor resonance berkaitan dengan bagaimana sistem saraf seseorang merespons tindakan yang dilakukan orang lain, sehingga penelitian tersebut memberikan bukti bahwa pengalaman kekuasaan dapat memengaruhi cara otak merespons manusia di sekitarnya.
Namun, temuan itu juga tidak boleh disederhanakan menjadi klaim bahwa kekuasaan otomatis "mematikan empati" atau membuat seseorang menjadi koruptor.
Yang dapat dikatakan berdasarkan penelitian adalah kekuasaan mampu memodulasi proses sosial tertentu di otak, sementara perilaku korupsi tetap muncul melalui interaksi antara individu dan lingkungan.
Otak Koruptor Tidak Berbeda Seperti Otak yang Sakit
Neurosains pada akhirnya memberikan kesimpulan yang mungkin lebih mengkhawatirkan daripada gagasan bahwa koruptor mempunyai otak yang abnormal.
Tidak ada bukti bahwa manusia harus memiliki "otak koruptor" tertentu terlebih dahulu sebelum dapat melakukan korupsi.
Sebaliknya, penelitian menunjukkan sistem otak yang digunakan ketika menghadapi suap merupakan sistem yang juga dimiliki manusia pada umumnya untuk menghitung nilai, memahami kerugian orang lain, merasakan konflik emosional, dan mengendalikan perilaku.
Masalah muncul ketika keuntungan pribadi semakin bernilai, biaya moral semakin mudah diabaikan, pelanggaran semakin terbiasa dilakukan, dan lingkungan memberikan kesempatan tanpa konsekuensi yang berarti.
Karena itu, salah satu pelajaran terbesar dari neurosains korupsi justru berada di luar laboratorium.
Sistem antikorupsi tidak cukup hanya berharap manusia selalu mampu mengalahkan godaan melalui moralitas pribadi, tetapi perlu membuat keuntungan korupsi sulit diperoleh, memperbesar kemungkinan penyimpangan terdeteksi, mengurangi ruang diskresi tanpa pengawasan, dan mencegah pelanggaran kecil menjadi kebiasaan.
Sebab, jika penelitian tentang adaptasi terhadap ketidakjujuran memberikan satu peringatan penting, batas moral manusia ternyata dapat bergeser. Dan pergeseran itu bisa dimulai dari pelanggaran yang sangat kecil.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
