Satriwan mendukung pemerintah daerah yang belum akan
menggelar belajar tatap muka jika indikator belum terpenuhi. Sebab, menurut
dia, Pemda adalah pihak yang paling mengetahui potensi risiko wilayahnya.
P2G mengaku bakal mendukung daerah untuk membuka PTM jika
memenuhi empat indikator. Pertama vaksinasi anak dan guru di atas 70 persen,
rasio positif di bawah 5 persen, mendapat izin Pemda dan orang tua.
Baca Juga:
Rehabilitasi Puluhan Gedung Sekolah di DKI Tahun 2024 Terancam Tidak Selesai
"Nah, artinya adalah pemda-pemda mesti konsisten untuk
mengutamakan kesehatan. Keselamatan anak-anak kita. Walaupun didesak oleh
menteri," kata Satriwan.
Sejumlah daerah di wilayah PPKM Level 3 hingga saat ini
dilaporkan masih enggan untuk mengikuti instruksi Mendikbudristek Nadiem
Makarim menggelar PTM terbatas di tengah pandemi Covid-19.
Dalam rapat dengan Komisi X DPR pada Senin (23/8) lalu,
Nadiem menyebut baru 26 persen dari target 63 persen daerah di PPKM Level 3
yang telah menggelar PTM. Padahal pemerintah telah mendorong agar pembelajaran
tatap muka segera dibuka di wilayah tersebut.
Baca Juga:
Polres Nias Ringkus 5 Orang Komplotan Pembobol Sekolah, 3 di Antaranya Anak Bawah Umur
Nadiem pun kemudian meminta agar para wakil rakyat ikut
turun tangan di daerah pemilihan masing-masing terkait pembelajaran tatap muka
agar segera dibuka di PPKM level 3.
"Bapak/Ibu Anggota Komisi X, tolong bantuannya, ada
beberapa daerah yang masih larang PTM Terbatas, dilarang pemdanya. Padahal,
sudah jelas mereka harus mulai melakukannya," kata dia, dalam Rapat Kerja
Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/8).
Dia menyebut, beberapa daerah itu antara lain Provinsi Jawa
Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. [qnt]
