WahanaNews.co | Anggota komisi IV DPR RI Abdullah Tuasikal mengatakan, sektor ekonomi kelautan Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa.
Dengan demikian, menurutnya perencanaan yang matang dan anggaran yang tepat dapat memaksimalkan potensi tersebut menuju kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan di Indonesia.
Baca Juga:
KKP Sebut Aturan Ekspor Pasir Laut Rampung Maret 2024
Oleh sebab itu, Abdullah memandang pentingnya keberpihakan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendorong dan meningkatkan para pelaku usaha dibidang kelautan serta perikanan, Selasa (5/4/2022).
"Kami akan menjamin kebijakan tersebut untuk nelayan kecil dan tradisional pada sumber daya kelautan dan perikanan. Dibeberapa daerah kami menemukan kegelisahan nelayan terkait sistem kontrak penangkapan ikan kami berharap nelayan kecil tidak berkompetisi secara langsung dengan pengusaha komersial berskala industri usaha," kata Abdullah.
Selain itu, lanjut Abdullah, pihak akan terus mendorong KKP agar menerapkan sistem yang memadai. Juga terus melakukan evaluasi berkala untuk memastikan pengaturan kota dan area penangkapan ikan.
Baca Juga:
Menteri KKP Ungkap Maling Ikan di Laut RI: Rumah di PIK Punya 80 Kapal
"Juga memerhatikan nelayan kecil dan tradisional. Disamping itu kami juga mendorong KKP melalui ditjen perikanan tangkap untuk terus mendorong menunjukkan keberpihakan dan dukungan agar nelayan kecil dengan bantuan armada kapal, alat tangkap, kemudahan perizinan, serta operasional saat melaut," ungkapnya.
Sementara itu, Abdullah juga meminta adanya penambahan anggaran untuk tahun 2023. Dikarenakan melihat besarnya potensi kelautan dan perikanan yang di miliki Indonesia.
"Harus sebanding dengan anggaran yang dikelola oleh KKP. Baik menjaga ketahanan harga pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendataan negara," ungkapnya.
