Selain itu, keduanya juga dinilai telah melanggar Pasal 5 Ayat (2) Huruf b tentang konflik kepentingan.
Baca Juga:
MA Usul Hakim Dijaga TNI-Polri dalam RUU Jabatan Hakim
Usut Potensi Pidana
Selain menilai putusan MKH yang terlalu ringan, menurut Kurnia, MA dan KY seharusnya bekerja sama dengan penegak hukum agar potensi tindak pidana di balik pertemuan antara dua hakim dan pihak berperkara itu dapat ditelusuri.
“Agar tidak berhenti pada proses etik. Tapi juga ditelusuri tindak pidananya,”tambah dia.
Baca Juga:
Tanpa Payung UU, Rekomendasi Sanksi Hakim Dinilai Mandek
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman juga menilai putusan MKH telah mencederai rasa keadilan publik.
Tindakan hakim bertemu dan meminta sesuatu kepada pihak berperkara merupakan suatu bentuk pengkhianatan.
“Bertemu saja tidak boleh, apalagi meminta uang atau telepon genggam,” katanya.
