"Itu sih mengada-ada. Memang Menko bisa mengubah konstitusi? Harusnya seorang mantan menteri, mantan gubernur tahu mekanisme perubahan konstitusi," kata Sadarestuwati.
Sementara Partai Golkar, yang merupakan parpol yang dipimpin oleh salah satu Menko yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku tidak pernah ada pembahasan terkait perubahan konstitusi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng.
Baca Juga:
Acungkan Salam Tiga Jari, Anies Kembali Jamu Pramono-Rano
"Enggak ada, enggak pernah ada kalau ada di DPR kan tentunya di masing-masing partai juga ada pembahasan. Enggak ada di masing-masing partai," ucapnya.
Mekeng menilai, Anies terlalu berlebihan dan cemas dalam menghadapi Pilpres 2024. Dia meminta Anies agar bersaing secara sehat tanpa mengeluarkan melancarkan tuduhan.
"Jangan terlalu naiflah statement-statement itu buat masyarakat jadi resah. Bersaing secara sehat saja gak usah tuduh-tuduh yang enggak penting," ujarnya.
Baca Juga:
Prabowo Tampil Berwibawa di Mata Dunia, Anies: Lawatan Internasional Sangat Produktif!
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menegaskan, pihaknya telah menutup pintu untuk mengubah konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada periode ini.
"Saya pikir itu hanya sekedar isu saja. Karena mengubah konstitusi itu bukan wilayahnya Menko. Itu wilayahnya MPR, dan sampai hari ini tidak ada, di amandemen sudah ditutup. Amandemen undang-undang sudah enggak ada lagi, pintunya sudah ditutup di MPR periode ini," tegas Jazilul. [afs/eta]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
