WahanaNews.co | Pernyataan Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Partai NasDem, PKS dan Demokrat, Anies Baswedan yang menyebut ada Menteri Koordinator (Menko) ingin ubah konstitusi, menuai polemik.
Anies menyatakan hal tersebut saat pidato dalam acara "Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI" yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, pada Kamis (16/3/2023) malam.
Baca Juga:
Acungkan Salam Tiga Jari, Anies Kembali Jamu Pramono-Rano
"Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung," kata Anies.
Pernyataan Anies langsung menuai kritik tokoh partai di luar Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat.
Sufmi Dasco Ahmad, harian DPP Partai Gerindra, meminta Anies Baswedan berhati-hati saat berbicara di depan umum. Karena itu bisa menimbulkan kegaduhan..
Baca Juga:
Prabowo Tampil Berwibawa di Mata Dunia, Anies: Lawatan Internasional Sangat Produktif!
Dia menilai pernyataan Anies akan berdampak pada interpretasi masyarakat terhadap demokrasi Indonesia. Jangan sampai kesaksian Anies membuat orang percaya bahwa demokrasi Indonesia terlihat mudah.
"Saya pikir kita sebaiknya berhati-hati mengeluarkan statement. Bahwa demokrasi di Indonesia ini jangan dibuat kelihatan gampang," kata Dasco, saat dihubungi merdeka.com, Jumat (17/3).
Sementara, Wasekjen PDI Perjuangan (PDIP) Sadarestuwati menilai pernyataan Anies sangat mengada-ngada. Seharusnya, Anies sebagai mantan menteri paham bagaimana mekanisme dan siapa yang berhak untuk mengubah konstitusi.
"Itu sih mengada-ada. Memang Menko bisa mengubah konstitusi? Harusnya seorang mantan menteri, mantan gubernur tahu mekanisme perubahan konstitusi," kata Sadarestuwati.
Sementara Partai Golkar, yang merupakan parpol yang dipimpin oleh salah satu Menko yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku tidak pernah ada pembahasan terkait perubahan konstitusi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng.
"Enggak ada, enggak pernah ada kalau ada di DPR kan tentunya di masing-masing partai juga ada pembahasan. Enggak ada di masing-masing partai," ucapnya.
Mekeng menilai, Anies terlalu berlebihan dan cemas dalam menghadapi Pilpres 2024. Dia meminta Anies agar bersaing secara sehat tanpa mengeluarkan melancarkan tuduhan.
"Jangan terlalu naiflah statement-statement itu buat masyarakat jadi resah. Bersaing secara sehat saja gak usah tuduh-tuduh yang enggak penting," ujarnya.
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menegaskan, pihaknya telah menutup pintu untuk mengubah konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada periode ini.
"Saya pikir itu hanya sekedar isu saja. Karena mengubah konstitusi itu bukan wilayahnya Menko. Itu wilayahnya MPR, dan sampai hari ini tidak ada, di amandemen sudah ditutup. Amandemen undang-undang sudah enggak ada lagi, pintunya sudah ditutup di MPR periode ini," tegas Jazilul. [afs/eta]
