"Jalur komando langsung memungkinkan respons cepat terhadap ancaman keamanan nasional tanpa terhambat lapisan birokrasi kementerian yang berpotensi memperlambat pengambilan keputusan strategis," tutur Boni.
Dirinya berpendapat bahwa struktur kementerian akan menciptakan lapisan birokrasi tambahan yang berisiko menghambat kecepatan Polri dalam merespons ancaman keamanan dan kriminalitas.
Baca Juga:
Brigjen Pol Alfred Papare Resmi Jabat Kapolda Papua Barat, Lanjutkan Prestasi Pendahulu dan Perkuat Sinergi
Dalam kondisi darurat atau krisis keamanan nasional, lanjut dia, Polri membutuhkan komunikasi dan komando langsung dengan presiden sebagai kepala negara.
"Bukan melalui birokrasi kementerian yang kerap lamban dan terfragmentasi," kata dia.
Boni juga mengingatkan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan ketika penegakan hukum bersinggungan dengan agenda politik menteri atau koalisi pemerintah.
Baca Juga:
Tiga Petinggi PT DSI Jadi Tersangka, Bareskrim Jadwalkan Pemeriksaan
"Situasi tersebut pada akhirnya dapat merusak integritas dan kredibilitas institusi penegak hukum di mata publik," ujarnya.
Menurut Boni, struktur Polri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden turut berperan besar dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Ia menilai akuntabilitas yang jelas dan independen akan memperkuat persepsi publik bahwa Polri bekerja untuk kepentingan nasional, bukan untuk agenda politik tertentu.
