WahanaNews.co | Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta akan mengajukan hak interpelasi terhadap
Gubernur Anies Baswedan atas rencana perhelatan Formula E.
Sejumlah anggota Fraksi PDIP pun, meski belum
seluruhnya, sepakat mengikuti langkah PSI tersebut.
Baca Juga:
Mahfud MD Mengaku Tidak Tahu Soal Anies Baswedan Akan Jadi Tersangka KPK
Berdasarkan Tata Tertib DPRD DKI
Jakarta Nomor 1 Tahun 2014, hak interpelasi dijelaskan dalam Pasal 11 yang
berbunyi:
"Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a adalah hak
DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan pemerintah
daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat dan bernegara."
Agar hak interpelasi dapat bergulir,
harus diusulkan paling sedikit oleh 15 orang anggota DPRD dan lebih dari
satu fraksi.
Baca Juga:
PLN Sukses Pasok Listrik Tanpa Kedip dalam Gelaran Formula E 2023
Jika sudah mencukupi batas minimal,
materi pengusulan akan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
Usulan pengusul mengajukan interpelasi
juga harus disertai dengan dokumen yang memuat,
sekurang-kurangnya: materi kebijakan dan atau pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan, dan alasan
permintaan keterangan.
Merujuk dengan syarat minimal pengusul
interpelasi, Fraksi PSI di DPRD berjumlah 8 orang, sedangkan Fraksi PDIP
berjumlah 25 orang.
Hanya saja, anggota Fraksi PDIP yang sudah menandatangani kesediaannya untuk menginterpelasi
Anies baru 5 orang.
"Terkait dengan penambahan tanda
tangan, saya belum cek. Tapi, saat ini kami masih konsolidasi
internal dan membangun komunikasi dengan fraksi lainnya. Yang jelas, saat ini
sikap Fraksi PDI Perjuangan masih tetap sama, akan mengajukan hak interpelasi
terkait dengan Formula E," ucap Ima Mahdiah, Wakil Ketua Fraksi PDIP,
kepada wartawan, Kamis (19/8/2021).
Dengan demikian, merujuk pada syarat minimal jumlah pengusul, butuh 2 orang lagi agar
interpelasi ini dapat terealisasi.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita
Anjani, memastikan, dirinya tidak akan mengajukan
interpelasi dengan pertimbangan tidak elok.
"Kalau ditarik ke belakang,
tahapan rencana penyelenggaraan Formula E sudah melalui proses panjang. Dimulai
dari kajian Konsultan, hingga persetujuan dari DPRD. Oleh karena itu, rasanya
kurang elok kalau kita sudah sepakati bersama, kemudian kita juga yang
mempermasalahkannya," ujar Zita, dalam keterangan tertulisnya, Kamis
(19/8/2021). [dhn]