WahanaNews.co, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengakui partainya sempat menerima permintaan untuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo atau presiden 3 periode.
Ia mengatakan permintaan itu disebut sebagai permintaan pak lurah tanpa menjelaskan siapa pak lurah yang dimaksud.
Baca Juga:
Aktivis Hukum: Amandemen UUD Bukan Sesuatu yang Haram
Hasto menyinggung manuver salah satu menteri yang pernah mengklaim memiliki big data soal keinginan masyarakat agar jabatan presiden diperpanjang.
Kepada dirinya, kata Hasto, menteri tersebut mengklaim sikap sejumlah anggota kabinet yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden sudah atas persetujuan 'Pak Lurah'. Termasuk juga sikap sejumlah ketua umum partai politik.
"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," ucap Hasto di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023) melansir CNN Indonesia.
Baca Juga:
Aktivis Hukum: Jokowi 3 Periode Bisa Diwujudkan
Hasto mengaku berani bersumpah atas nama Tuhan dan rakyat Indonesia terkait pengalaman partainya diminta untuk mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
"Ini bisa di-cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang maha kuasa, di hadapan Rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada," katanya.
Namun, menurut Hasto, partainya kala itu telah menyatakan sikap tegas untuk menolak wacana tersebut. Menurut dia, perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode telah bertentangan dengan konstitusi.
