WahanaNews.co, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mulai menunjukkan keberaniannya mengkritik pemerintahan Jokowi.
Seperti yang telah diketahui, Cak Imin telah menjadi calon wakil presiden bersama Anies Baswedan dalam Koalisi Perubahan.
Baca Juga:
Cak Imin Umumkan Periode 2024-2029 Terakhir Pimpin PKB
Kali ini, kritik yang disampaikan oleh Cak Imin tertuju pada program food estate.
Sebagaimana kita ketahui, Presiden Jokowi telah menugaskan Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto untuk mengelola program food estate ini.
Muhaimin Iskandar, yang dikenal dengan nama Cak Imin, dengan tegas menyatakan bahwa program lumbung pangan atau food estate yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dinilainya sebagai tidak berhasil.
Baca Juga:
Cak Imin Sebut Kehadiran Paus Jadi Pengingat Pembangunan Berkeadilan
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Cak Imin setelah ia menjadi pembicara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, belum lama ini.
"Food estate terbukti gagal," kata Cak Imin.
Mengutip Tribun Kaltim, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta pemerintah mengevaluasi program tersebut dan membuat program ketahanan pangan yang baru dengan melibatkan masyarakat, khususnya petani.
"Food estate terbukti gagal, Maka jalan cepat yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi tanah-tanah pertanian punya rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional," jelasnya.
Dia menyebut masalah pangan di Indonesia tak bisa diselesaikan melalui program food estate.
Bahan pangan akan aman jika pengorganisasian manajemen pengelolaan tani lebih masif dan dipimpin pemerintah.
Menurut pandangannya, pemilik lahan dengan skala yang lebih kecil dapat disatukan dalam sebuah koordinasi yang efisien.
Jika langkah ini tidak diambil, Cak Imin mengantisipasi bahwa Indonesia mungkin akan terus mengandalkan impor bahan-bahan pokok dalam jangka panjang.
Cak Imin dengan tegas menyatakan bahwa situasi ini memiliki potensi bahaya yang besar, terutama ketika negara-negara produsen pangan mengalami krisis.
Sebagai hasil bergabungnya PKB dalam Koalisi Perubahan, elektabilitas Anies Baswedan mengalami peningkatan.
Diketahui, Anies Baswedan menerima Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres.
Kenaikan elektabilitas Anies Baswedan ini berdasarkan temuan lembaga survei Politika Research & Consulting (PRC) sebelumnya dan terbaru Indo Riset yang dirilis Senin (25/9/2023).
Menurut pemerhati politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Dr Bramastia, dukungan PKB hanya salah satu faktor menguatnya tingkat keterpilihan Anies Baswedan. Bagi dia, ada dua penyebab lainnya.
"Pertama, survei itu muncul dan suara Anies membesar karena situasi politik di pemerintahan Jokowi sekarang ini terutama (setelah mencuatnya) kasus Rempang," jelasnya.
"Ketika yang terjadi antitesa, pendukung Jokowi ini mengalami sebuah kesadaraan kritis.
Angin perubahan lambat laun semakin mengencang. Akhirnya justru (dukungan) mengarah kepada Anies," ungkapnya.
Faktor kedua, sambungnya, belum bersikapnya Jokowi dalam menentukan sikap siapa yang akan didukung pada Pilpres 2024 ini.
"Ketidakjelasan dukungan Jokowi antara Ganjar atau Prabowo ini justru membuat massa pendukung Jokowi menjadi galau.Apalagi mereka dihadapkan situasi di titik-titik akhir pemerintahan yang justru tidak menampakkan sebuah perubahan yang signifikan," ungkapnya.
Penyebab ketiga yang membuat elektabilitas Anies naik tidak lepas dari dukungan PKB.
Menurutnya, dukungan PKB dan Cak Imin menjadi cawapres ini membuat dukungan warga NU semakin kuat kepada capres Koalisi Perubahan tersebut.
Survei Nasional Indo Riset pada 11-18 September 2023 memang menunjukkan kenaikan elektabilitas Anies Baswedan dari 22 persen pada Agustus 2023 menjadi 25,2 persen pada September 2023.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
