WahanaNews.co, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku membuka peluang penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut saat ini penyidik belum menerapkan dugaan TPPU kepada Zarof dikarenakan masih fokus mengusut rencana pemufakatan jahat di kasus kasasi Ronald Tannur.
Baca Juga:
Peran Zarof Ricar di Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Diungkap Kejagung
Harli memastikan apabila nantinya ditemukan bukti-bukti terkait pencucian uang maka penyidik akan langsung menjerat Zarof dengan pasal TPPU.
"Belum disangka TPPU? Iya. Kita masih fokus ke permufakatannya. Kalau memang cukup bukti ke arah itu, kenapa tidak," ujarnya kepada wartawan, Kamis (7/11).
Sebelumnya Kejagung telah menetapkan eks Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA Zarof Ricar dan pengacara Lisa Rahmat sebagai tersangka kasus pemufakatan jahat suap dan gratifikasi pengurusan vonis Ronald Tannur di Mahkamah Agung.
Baca Juga:
Rumah Eks Pejabat MA Zarof Ricar, Kembali Digeledah Kejagung
Keduanya dinilai terbukti melakukan pemufakatan jahat suap agar putusan kasasi juga turut membebaskan Ronald Tannur. Dalam kesepakatannya, Lisa menjanjikan biaya pengurusan perkara sebesar Rp1 miliar untuk Zarof.
Sementara biaya suap sebesar Rp5 miliar untuk ketiga hakim yang mengurus perkara Ronald Tannur juga telah diserahkan dari Lisa kepada Zarof. Namun uang itu belum sempat diserahkan dan masih berada di rumah Zarof.
Di sisi lain, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar menyebut eks pejabat MA Zarof Ricar telah menerima total gratifikasi sebesar Rp920 Miliar untuk mengurus perkara di MA sejak tahun 2012 sampai 2022.
