WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah membuka kemungkinan menarik pasukan TNI dari Lebanon lebih cepat jika situasi keamanan memburuk dan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tak lagi mampu menjamin keselamatan prajurit Indonesia.
"Apabila mandat UNIFIL tidak lagi mampu memberikan perlindungan bagi personel pemelihara perdamaian, maka penarikan pasukan lebih awal menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan," kata Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen TNI Honi Havana, di Jakarta, Selasa (13/5/2026).
Baca Juga:
Lapor Pak Kapolda Jambi, Mafia BBM Ilegal ini Mengaku Setor Uang Koordinasi ke Polisi Melalui AIPTU Markus Manurung
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keselamatan personel TNI menjadi prioritas utama pemerintah dalam setiap penugasan internasional.
Meski demikian, pemerintah menilai pengiriman prajurit TNI ke Lebanon masih relevan dan tetap layak dilakukan dengan sejumlah pertimbangan strategis.
Pemerintah terus menerima laporan situasi terkini dari TNI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beirut terkait wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi titik konflik.
Baca Juga:
Kapolda Jambi Resmikan Gedung Baru SPKT dan Tinjau SPPG Polres Bungo
Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyiapkan langkah mitigasi apabila terjadi ancaman terhadap keselamatan pasukan.
"Reorganisasi dan reposisi kekuatan pasukan dengan pertimbangan efektivitas perlindungan, bisa berupa pengosongan atau pemindahan pos satgas sesuai dengan situasi keamanan yang berlaku," ujar Honi Havana.
Pemerintah juga dapat memindahkan personel dari satu lokasi ke lokasi penugasan lain demi menjaga tingkat keamanan yang optimal.
Selain itu, Indonesia tetap berpegang pada komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan investigasi yang transparan dan independen terhadap setiap insiden yang membahayakan peacekeepers.
"Kita memegang komitmen jaminan akuntabilitas pihak-pihak yang bertanggung jawab dan mekanisme perlindungan PBB serta penegakan hukum internasional atas keamanan peace keepers," kata Honi Havana.
Dengan dukungan mekanisme perlindungan tersebut, pemerintah meyakini prajurit TNI yang bertugas di Lebanon tetap memperoleh pengamanan dan dukungan penuh.
Sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam misi perdamaian dunia, pemerintah akan kembali mengirim 780 personel TNI yang tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda UNIFIL pada akhir Mei 2026.
Pasukan tersebut akan menggantikan personel TNI yang telah menjalankan tugas selama satu tahun di Lebanon.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
