WahanaNews.co | Ace Hasan Syadzily, Ketua DPD Partai Golkar Jabar, mendesak Dirjen Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menggunakan data valid saat mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dia mengaku tak masalah jika AHY mengkritik Jokowi. Namun, Ace minta AHY untuk menggunakan informasi dan data faktual ketika menyampaikan kritik tersebut.
Baca Juga:
Daftar Lengkap Pengurus DPP Partai Golkar Periode 2024–2029
Menurutnya, tak apa AHY mengkritik kebijakan pemerintah.
"Tapi harus dipastikan apakah kritiknya itu didasarkan pada argumen, dan fakta sesungguhnya yang dirasakan masyarakat,” ujar Ace ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, belum lama ini.
Ace menyampaikan pembelaannya pada Jokowi dan menyebut bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan cukup baik berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga.
Baca Juga:
Bahlil Lahadalia Umumkan 150 Pengurus Baru DPP Partai Golkar
Karenanya, Ace menilai tak ada program pemerintah yang direalisasikan secara terburu-buru seperti tudingan yang dilancarkan AHY.
Menurut Ace, seluruh kebijakan Presiden Jokowi melalui proses kajian yang matang, sehingga tak ada yang diputuskan secara grusak-grusuk.
Ace menilai justru Jokowi berani menginisiasi untuk menuntaskan program dari presiden-presiden sebelumnya.
“Misalnya, soal pemindahan ibu kota, itu kan sesungguhnya itu sudah direncanakan zaman Presiden Soekarno,” kata dia.
Ace juga menyoroti soal utang negara yang sering dikritik AHY.
"Nilai utang Indonesia masih dalam batas wajar jika dibandingkan dengan product domestic bruto (PDB) saat ini. Itu kan ada rumusnya, ada ilmunya, jadi mengkritik itu ya harus didasarkan argumentasi yang kuat,” tambahnya.
Sebelumnya, AHY kembali melancarkan kritik pada pemerintahan Jokowi dalam pidato kebangsaannya di Tenis Indoor Senayan, Selasa (14/3/2023).
Di antaranya adalah soal pemerintah yang dianaap AHY terlalu terburu-buru dalam menjalankan berbagai program.
"Kita mencermati, tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan grusa-grusu, terburu-buru dan kurang perhitungan," katanya. [afs/eta]
