WahanaNews.co, Jakarta - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut reshuffle atau perombakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) menjadi kesempatan Presiden Joko Widodo untuk mengontrol orang-orang di Pemerintahan Prabowo Subianto.
"Kami anggap bahwa ini merupakan suatu peristiwa politik dan menjadi event atau kesempatan dari Pak Jokowi untuk mengkonsolidir kekuasaannya, kekuatannya dalam rangka mengontrol orang-orangnya pada pemerintahan yang akan datang," kata Djarot dalam konferensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8) melansir CNN Indonesia.
Baca Juga:
Anggaran PUPR Cs Dibabat di Tahun I Prabowo, Sri Mulyani Ungkap Alasannya
Djarot pun mempertanyakan alasan perombakan Menkumham dilakukan di menit-menit akhir jelang transisi pemerintahan ke Prabowo Subianto.
Ia menyebut kemungkinan Yasonna ditegur Jokowi karena tidak meminta persetujuan atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP beberapa waktu lalu.
"Karena pengesahan kepengurusan partai harus melalui Kemenkumham," ujarnya.
Baca Juga:
Jokowi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019-2024
"Apakah Pak Yasonna diberhentikan karena sebagai kader partai, beliau kemarin mengikuti acara deklarasi di Medan yaitu deklarasi untuk mencalonkan Edy Rahmayadi," imbuh Djarot.
Djarot menyebut pengambilan keputusan strategis itu akan menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya.
"Oleh karena itu kita juga mempertanyakan apakah reshuffle kabinet itu juga hasil dari Pak Jokowi dengan presiden terpilih yaitu Pak Prabowo?" tanya Djarot.
