WAHANANEWS.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), Senin (10/3/2025) lalu, terkait dugaan korupsi di Bank BJB.
Beberapa hari setelahnya, RK memberikan klarifikasi kepada DPD Golkar Jawa Barat.
Baca Juga:
Guntur Romli Sebut Ridwan Kamil Aman Selama Dilindungi Jokowi
Penggeledahan itu berlangsung di rumah RK di Bandung, Jawa Barat, pada Senin (10/3/2025). Sejumlah dokumen dan barang turut disita dalam proses tersebut.
"Soal penyitaan, tentu ada beberapa dokumen dan barang yang diambil. Itu sedang dikaji oleh penyidik," ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Meski jumlah barang yang disita tidak banyak, Setyo menegaskan bahwa semua yang diambil berkaitan dengan penyelidikan kasus yang tengah ditangani KPK.
Baca Juga:
Usai Kediaman Ridwan Kamil, KPK Lanjut Geledah Kantor BJB di Bandung
"Semuanya sedang diteliti. Jika tidak relevan, akan dikembalikan, tetapi jika terkait, akan digunakan dalam proses penyelidikan," tambahnya.
Beberapa hari setelah penggeledahan, RK baru menyampaikan penjelasan kepada partainya. Dalam percakapan dengan Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara, RK menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam dugaan korupsi Bank BJB.
"Alhamdulillah, tadi malam sekitar pukul 11, kami berhasil menghubungi Pak Ridwan Kamil. Beliau dalam kondisi baik dan berada di Bandung," kata Iswara di Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (15/3/2025).
Menurut Iswara, RK sempat sulit dihubungi karena tidak menggunakan nomor pribadinya.
"Beliau menelepon melalui nomor stafnya karena sebelumnya kami kesulitan menghubunginya," ujarnya.
Dalam percakapan itu, RK menegaskan bahwa dirinya siap bersikap kooperatif dan akan memenuhi semua permintaan penyidik KPK, termasuk menyediakan dokumen yang dibutuhkan.
"Beliau menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama penuh dengan KPK. Jika ada permintaan dokumen atau keterangan, beliau siap memenuhinya," kata Iswara.
Ketika ditanya soal dugaan korupsi di Bank BJB, RK menegaskan tidak memiliki keterlibatan dalam kasus tersebut.
"'Insyaallah saya tidak ikut campur dalam masalah itu,' begitu kata beliau," ungkap Iswara.
RK juga menyadari konsekuensi jabatannya sebagai gubernur terkait peristiwa yang terjadi di bawah kepemimpinannya.
Namun, ia menegaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan dugaan mark-up di salah satu BUMD milik Pemprov Jabar dan dirinya siap memberikan informasi yang diperlukan.
"Beliau menganggap ini sebagai risiko jabatan. Dugaan korupsi ini terjadi di BUMD di lingkungan Pemprov Jabar saat beliau menjabat sebagai gubernur, dan beliau siap memberikan keterangan," pungkas Iswara.
[Redaktur: Rinrin Kaltarina]
