WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi guna membahas mekanisme pelaksanaan rilis serta penyusunan rencana aksi penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat pusat.
Pertemuan ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Rapat berlangsung di Jakarta pada Kamis (23/4/2026).
Baca Juga:
Rapat Kemenhan Dikebut, Arahan Prabowo Ditargetkan Segera Jadi Keputusan
Dalam forum tersebut, para peserta rapat menyepakati bahwa rilis capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 akan dilakukan secara terbatas.
Publikasi data dilakukan secara serentak melalui situs resmi BPS dan masing-masing kementerian/lembaga terkait.
Skema ini dipilih sebagai bagian dari upaya percepatan penyampaian hasil pengukuran IDI kepada publik, sekaligus menjaga keselarasan koordinasi lintas instansi pemerintah.
Baca Juga:
PKS Raih Skor Tertinggi IIPP 2025, Lampaui Rata-Rata Nasional
Sebagai tindak lanjut dari rilis tersebut, pemerintah juga akan melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap capaian IDI bersama Tim IDI Pusat.
Tim ini terdiri dari Kemenko Polkam, BPS, Kemendagri, serta Kementerian PPN/Bappenas.
Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai dinamika yang terjadi dalam capaian IDI sepanjang tahun 2025, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
