WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi guna membahas mekanisme pelaksanaan rilis serta penyusunan rencana aksi penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat pusat.
Pertemuan ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Rapat berlangsung di Jakarta pada Kamis (23/4/2026).
Baca Juga:
Rapat Kemenhan Dikebut, Arahan Prabowo Ditargetkan Segera Jadi Keputusan
Dalam forum tersebut, para peserta rapat menyepakati bahwa rilis capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 akan dilakukan secara terbatas.
Publikasi data dilakukan secara serentak melalui situs resmi BPS dan masing-masing kementerian/lembaga terkait.
Skema ini dipilih sebagai bagian dari upaya percepatan penyampaian hasil pengukuran IDI kepada publik, sekaligus menjaga keselarasan koordinasi lintas instansi pemerintah.
Baca Juga:
PKS Raih Skor Tertinggi IIPP 2025, Lampaui Rata-Rata Nasional
Sebagai tindak lanjut dari rilis tersebut, pemerintah juga akan melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap capaian IDI bersama Tim IDI Pusat.
Tim ini terdiri dari Kemenko Polkam, BPS, Kemendagri, serta Kementerian PPN/Bappenas.
Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai dinamika yang terjadi dalam capaian IDI sepanjang tahun 2025, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Tidak hanya itu, rapat koordinasi juga dimanfaatkan untuk melakukan penyempurnaan dan harmonisasi terhadap draft Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terkait Tim Koordinasi Pengukuran IDI untuk Tahun Anggaran 2026–2029.
Penyusunan regulasi ini diharapkan mampu memperkuat keterpaduan kebijakan, memperjelas pembagian peran antar pemangku kepentingan, serta meningkatkan efektivitas implementasi program ke depan.
“Rilis capaian IDI Tahun 2025 dilaksanakan secara terbatas sebagai langkah percepatan, yang akan segera ditindaklanjuti melalui evaluasi bersama guna memperkuat kualitas demokrasi secara berkelanjutan serta memastikan sinergi kebijakan antar kementerian/lembaga,” kata Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam Brigjen TNI Haryandi.
Melalui penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga, pemerintah berharap proses pengukuran, pemantauan, serta pengawalan Indeks Demokrasi Indonesia dapat terus dioptimalkan.
Upaya ini juga diharapkan selaras dengan target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya dalam mendorong penguatan tata kelola demokrasi yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
