Tidak hanya itu, rapat koordinasi juga dimanfaatkan untuk melakukan penyempurnaan dan harmonisasi terhadap draft Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terkait Tim Koordinasi Pengukuran IDI untuk Tahun Anggaran 2026–2029.
Penyusunan regulasi ini diharapkan mampu memperkuat keterpaduan kebijakan, memperjelas pembagian peran antar pemangku kepentingan, serta meningkatkan efektivitas implementasi program ke depan.
Baca Juga:
Rapat Kemenhan Dikebut, Arahan Prabowo Ditargetkan Segera Jadi Keputusan
“Rilis capaian IDI Tahun 2025 dilaksanakan secara terbatas sebagai langkah percepatan, yang akan segera ditindaklanjuti melalui evaluasi bersama guna memperkuat kualitas demokrasi secara berkelanjutan serta memastikan sinergi kebijakan antar kementerian/lembaga,” kata Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam Brigjen TNI Haryandi.
Melalui penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga, pemerintah berharap proses pengukuran, pemantauan, serta pengawalan Indeks Demokrasi Indonesia dapat terus dioptimalkan.
Upaya ini juga diharapkan selaras dengan target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya dalam mendorong penguatan tata kelola demokrasi yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
Baca Juga:
PKS Raih Skor Tertinggi IIPP 2025, Lampaui Rata-Rata Nasional
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
