Ia menambahkan bahwa persoalan lain yang tak kalah penting adalah kekurangan tenaga medis, khususnya dokter spesialis paru.
"Hampir tidak ada dokter spesialis paru di sana, ini menjadi kendala serius dalam penanganan ISPA," ucapnya.
Baca Juga:
KPK Sorot Hibah Rp23 Miliar Pemkab Morowali ke Polda Sulteng, Bupati dan Gubernur Diam
Komnas HAM pun mendorong pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga ke tingkat desa sekaligus meningkatkan ketersediaan tenaga medis yang memadai.
Selain itu, perusahaan-perusahaan nikel diminta turut berperan aktif dalam pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terdampak aktivitas industri.
"Kami meminta agar klinik perusahaan dapat diakses masyarakat secara luas, dan biaya pengobatan sebaiknya tidak dibebankan kepada warga," ujarnya.
Baca Juga:
Komnas HAM: Industri Nikel Picu ISPA Massal dan Tekan Lingkungan Hidup
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat tetap terjaga di tengah risiko tinggi dari aktivitas industri nikel.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
