Ia menambahkan bahwa persoalan lain yang tak kalah penting adalah kekurangan tenaga medis, khususnya dokter spesialis paru.
"Hampir tidak ada dokter spesialis paru di sana, ini menjadi kendala serius dalam penanganan ISPA," ucapnya.
Baca Juga:
Jurnalis Ditangkap di Morowali, Polri: Tidak Terkait Profesi
Komnas HAM pun mendorong pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga ke tingkat desa sekaligus meningkatkan ketersediaan tenaga medis yang memadai.
Selain itu, perusahaan-perusahaan nikel diminta turut berperan aktif dalam pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terdampak aktivitas industri.
"Kami meminta agar klinik perusahaan dapat diakses masyarakat secara luas, dan biaya pengobatan sebaiknya tidak dibebankan kepada warga," ujarnya.
Baca Juga:
Status Internasional Bandara IMIP Dicabut, Rosan Angkat Suara
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat tetap terjaga di tengah risiko tinggi dari aktivitas industri nikel.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
