WAHANANEWS.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pola baru dalam berbagai perkara korupsi yang ditangani. Tidak hanya pelaku utama, praktik korupsi juga kerap melibatkan “circle” atau lingkaran orang terdekat yang berperan dalam menyamarkan hingga mengalirkan uang hasil korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, lingkaran tersebut berasal dari keluarga, orang kepercayaan, rekan kerja, hingga kolega politik. Mereka tidak hanya terlibat dalam perencanaan, tetapi juga berperan sebagai perantara atau "layer" dalam penerimaan dan pengelolaan uang hasil tindak pidana korupsi.
Baca Juga:
KPK Temukan 8 Poin Tata Kelola MBG: Potensi Rente Hingga Indikator Keberhasilan Belum Ada
"Dari beberapa perkara yang ditangani KPK tersebut, terungkap fenomena keterlibatan “circle” pelaku utama dari pihak keluarga, orang kepercayaan, rekan kerja, hingga kolega politik," kata Budi di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Budi menjelaskan, dalam sejumlah kasus, lingkaran tersebut memiliki peran berbeda-beda. Ada yang terlibat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, sementara lainnya berfungsi sebagai penampung, penyamaran, hingga pengaliran dana hasil korupsi.
Dalam kasus di Kabupaten Pekalongan, misalnya, KPK menemukan dugaan konflik kepentingan ketika bupati melalui keluarganya mengintervensi perangkat daerah untuk memenangkan perusahaan milik keluarga dalam tender pengadaan. Selain itu, keluarga juga diduga menerima aliran dana hasil korupsi tersebut.
Baca Juga:
KPK Bongkar 8 Celah Program MBG, Risiko Korupsi Mengintai
Pola serupa juga terjadi di Kabupaten Bekasi. Dalam kasus ini, bupati diduga menerima dana "ijon" dari pihak swasta melalui ayahnya sebagai bagian dari lingkaran keluarga.
Sementara di Kabupaten Tulungagung, dugaan korupsi melibatkan orang kepercayaan bupati, yakni ajudan atau ADC, yang diperintahkan untuk menagih dan mengumpulkan "jatah" dari sejumlah perangkat daerah. Sedangkan di Kabupaten Cilacap, praktik korupsi diduga melibatkan relasi pekerjaan antara bupati, sekretaris daerah, hingga asisten daerah yang mengoordinasikan permintaan uang.
Modus Balas Jasa Politik
