"Jangan ada lagi istri yang lebih berkuasa dari suami dan istri atau suami banyak menuntut kepada pasangan mereka yang sedang menjabat sehingga untuk memenuhi hal itu dengan melakukan korupsi," kata dia.
Belum lagi pejabat dengan pasangan yang hidup hedonisme sehingga mereka memenuhi kebutuhan yang ada di luar pendapatannya, kata dia
Baca Juga:
Soal Pimpinan Baru KPK: Pakar Hukum Nilai Independensi KPK Terancam
"Kita ingin bangun sistem di keluarga yang saling mengingatkan dan berupaya untuk menjaga integritas," kata dia.
Ia mengatakan Sumatera Barat dipilih sebagai lokasi kegiatan bimtek karena skor "Monitoring Center for Prevention" (MCP) pada tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021 pada angka 85, sementara hingga November 2022 skor Sumbar masih tertahan pada angka 55 koma sekian.
"Ini tentu menjadi perhatian bersama agar sistem yang sedang dibangun sekarang diperkuat untuk menghilangkan potensi korupsi," kata dia.
Baca Juga:
Didominasi Penegak Hukum, MAKI: Pimpinan Baru KPK Tak Mewakili Masyarakat dan Perempuan
Ada delapan area yang harus menjadi perhatian mulai dari sistem perencanaan anggaran, perencanaan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan aset, pengelolaan barang, jasa, pengelolaan perizinan, pengelolaan anggaran desa, dan lainnya.
"Sistem ini yang harus diperkuat sehingga tidak ada lagi celah melakukan korupsi. Orang yang berniat korupsi tidak akan melakukan karena tidak didukung sistem," kata dia.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Pemprov Sumbar Andri Yulika mengapresiasi langkah pencegahan yang telah dilakukan KPK dan pihaknya terus berupaya untuk melakukan evaluasi sistem yang ada untuk mengejar MCP, demikian dilansir dari ANTARA, Rabu (9/11/2022). [JP]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
