Fee proyek ini disebut sebagai alternatif lain dari permintaan awal anggota DPRD OKU terkait dana pokok pikiran atau "pokir".
Dalam sesi tanya jawab, Setyo menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami lebih lanjut peran bupati dalam kasus ini.
Baca Juga:
Polres OKU Selatan Kembalikan Barang Titipan Warga Usai Mudik Lebaran 2025
"Kami tengah melakukan investigasi lebih mendalam terhadap enam tersangka yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kami akan menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain yang terindikasi dalam kasus ini," ujar Setyo ketika ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan Bupati dan Wakil Bupati OKU.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh CNNIndonesia.com, Teddy Meilwansyah tidak diketahui keberadaannya ketika tim penyelidik KPK hendak meminta keterangannya pasca-OTT.
Adapun fee proyek yang dijanjikan NOP terkait sembilan proyek di Dinas PUPR OKU, di antaranya:
Baca Juga:
BPBD Sumsel Imbau Pemudik Waspadai Jalur Rawan Bencana Selama Mudik Lebaran
Rehabilitasi rumah dinas bupati senilai Rp8,3 miliar dengan penyedia CV RF
Rehabilitasi rumah dinas wakil bupati senilai Rp2,4 miliar dengan penyedia CV RE
Pembangunan Kantor Dinas PUPR OKU senilai Rp9,8 miliar dengan penyedia CV DSA
