"Kemiskinan, ketimpangan sosial, ketidakadilan sistemik, pengangguran, penyalahgunaan narkoba, lingkungan yang tidak aman dan sebagainya. Ada banyak faktor yang pada intinya terkait dengan ekonomi, politik dan sosial," jelasnya.
Di sisi lain, Nuruddin justru mewanti-wanti apabila pembangunan IKN tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang hingga mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral wilayah setempat, bukan tidak mungkin justru akan meningkatkan potensi timbulnya kejahatan.
Baca Juga:
Versi THE WUR 2026: Ini 10 Kampus Terbaik di Asia Tenggara, RI Tidak Ada
"Pada dasarnya, pembentukan suatu zona atau wilayah baru itu sebenarnya dapat bersifat kriminogen (faktor penyebab timbulnya kejahatan). Dikatakan seperti itu jika misalnya IKN dibangun tanpa perencanaan yang rasional, timpang, serta mengabaikan nilai kultural dan moral," ujarnya.
"Menjadi pertanyaan, apakah IKN dibangun dengan cara seperti itu? Jika iya, maka terwujudnya kota tanpa kejahatan itu menjadi semu," kata Nuruddin menambahkan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan rapat bersama sejumlah pimpinan TNI-Polri mulai dari Pangdam VI/MLW, Kapolda Kaltim, Danrem 091/ASN, Dandim 0913/PPU, hingga Kapolres Penajam Paser Utara di Istana Garuda IKN, pada Selasa (30/7) kemarin.
Baca Juga:
Sebut Lembaga Pemilu Banyak Rugikan Negara, Pakar UI Desak KPU 2022–2027 Mundur
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M Yusuf Permana menyebut rapat tersebut dilakukan untuk memastikan dan mendapatkan laporan terkait peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dan penegakan hukum. Jokowi juga menginginkan agar terjadi peningkatan stabilitas dan keamanan di wilayah IKN dan sekitarnya.
"Bapak Presiden ingin Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota yang aman dan tidak ada kejahatan sama sekali," kata Yusuf dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (29/7).
[Redaktur: Alpredo Gultom]
