WAHANANEWS.CO, Jakarta - Instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah dari partainya mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, menimbulkan polemik di kalangan pengamat politik.
Sikap ini dinilai bertentangan dengan tanggung jawab kepala daerah sebagai bagian dari pemerintahan yang seharusnya mengutamakan kepentingan negara di atas partai.
Baca Juga:
'Boikot' Retreat, Megawati Disebut Abaikan Prinsip Konstitusi
Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN, Lili Romli, menyarankan para kepala daerah PDIP tetap mengikuti kegiatan tersebut.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan pemerintahan, sehingga seharusnya diikuti tanpa intervensi kepentingan partai.
"Pilihan tentu ada di tangan kepala daerah masing-masing, tetapi karena retreat ini bagian dari kegiatan pemerintahan, sebaiknya tetap ikut," kata Lili, Sabtu (22/2/2025).
Baca Juga:
Megawati Didorong Mundur dari Ketua Dewan Pengawas BRIN dan BPIP, Ini Alasannya
Lili menuturkan bahwa loyalitas kepala daerah seharusnya lebih besar kepada negara daripada partai.
Ia mengutip pernyataan mantan Presiden AS John F. Kennedy: "Loyalitas kepada partai berakhir ketika loyalitas kepada negara dimulai."
Namun, instruksi Megawati membuat para kepala daerah PDIP berada dalam dilema.
Jika mengikuti retreat, mereka berisiko melawan perintah partai. Jika menuruti instruksi Megawati, mereka seolah mengabaikan kewajiban sebagai unsur pemerintahan.
"Ini dilema bagi kepala daerah PDIP. Maju kena, mundur kena," kata Lili.
Diminta Mundur dari BPIP dan BRIN
Di tengah sikap PDIP yang menyatakan diri berada di luar pemerintahan, muncul tuntutan agar Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto, menilai sikap Megawati dan PDIP harus konsisten.
Jika PDIP memilih berada di luar pemerintahan, seharusnya Megawati juga melepaskan jabatan strategis di lembaga negara.
"Konsistensi dan kejelasan sikap PDIP untuk berada di luar pemerintahan berarti harus menjaga jarak dari pemerintah, termasuk dengan mundur dari jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN," ujar Mulyanto, Sabtu (22/2/2025).
Mulyanto menegaskan, langkah mundur dari BPIP dan BRIN akan memperjelas posisi PDIP sebagai oposisi yang menjalankan fungsi check and balances terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"PDIP harus berani mengambil sikap tegas, agar perannya sebagai kekuatan penyeimbang bisa berjalan optimal dalam demokrasi kita," pungkasnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
