WahanaNew.co, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Panglima TNI untuk segera menindak anggota TNI yang melakukan penyiksaan terhadap anak di Yahukimo.
"Mendesak Panglima TNI segera Proses Hukum oknum TNI Pelaku Dugaan Tindak Pidana Terhadap Anak sesuai Pasal 76C, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Kabupaten Yahokimo," kata Direktur LBH Papua Emanuel Gobay, Sabtu (24/3/2024) melansir CNN Indonesia.
Baca Juga:
Dilaporkan Aep soal Dugaan Hoaks Kasus Vina Cirebon, Ini Respons Dedi Mulyadi
Selain itu, Panglima juga didesak untuk menindak oknum TNI pelaku Dugaan Tindak Pidana Pengeroyokan sesuai Pasal 170 ayat (2) KUHP dan Dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam sesuai Pasal 2 ayat (1), Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 di Kabupaten Puncak sesuai perintah Pasal 65 ayat (2), Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Lebih lanjut, pihaknya meminta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia segera mengevaluasi seluruh Kebijakan operasi pertahanan keamanan diseluruh Papua yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
"Sesuai Pasal 4 ayat (1), Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021," ujarnya.
Baca Juga:
Usut Kematian Anak Afif Maulana, Anggota DPR Minta Kapolri Tak Tinggal Diam
Dia menyebut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia harus segera membentuk Tim Penelaahan dan diterjunkan ke Kabupaten Yahokimo untuk melakukan penelahan mengenai pelanggaran Hak Anak sesuai perintah Pasal 76 huruf e, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014;
Ketua Komnas HAM, kata Gobay juga harus segera membentuk Tim Investigasi dan diterjunkan ke Kabupaten Puncak untuk melakukan penyelidikan sesuai sesuai perintah Pasal 89 ayat (3) huruf b, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Kemudian, Ketua LPSK disebut harus segera berikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Terhadap Anak sesuai Pasal 76C, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Kabupaten Yahokimo.
