WahanaNews.co | Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yakin bahwa digitalisasi di berbagai sektor akan membuat operasi tangkap tangan (OTT) terkait pidana korupsi tak terjadi lagi.
Hal ini Luhut kemukakan saat menyampaikan sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah kementerian/lembaga lainnya.
Baca Juga:
Maxime Bouttier, Adzana Ashel, dan Pemain WeTV Original Rekaman Terlarang Lainnya Ramaikan Indonesia Comic Con 2024
Mulanya, Luhut memaparkan upaya digitalisasi yang berhasil diterapkan pada 14 pelabuhan.
Selain itu, ia menjabarkan keuntungan penggunaan aplikasi E-Katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Saat ini, aplikasi itu berhasil mendata 2,3 juta item senilai Rp 1.600 triliun.
Baca Juga:
Korupsi Suap Proyek Jalur Kereta, KPK Tetapkan Pejabat BPK Jadi Tersangka
"Itu sama dengan 105 miliar dollar (Amerika Serikat). Jadi kita enggak usah cari mana macam korupsi, yaitu salah satu tempat korupsi. Jadi sarangnya targetin," kata Luhut di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).
Luhut lantas menuturkan bahwa tidak akan ada yang bisa melawan atau melakukan kecurangan dalam digitalisasi atau sistem dan operasi yang dilakukan secara digital.
Digitalisasi, termasuk di sektor pelabuhan, kata Luhut, mengubah tatanan di Indonesia.
"Karena ini mengubah negeri ini, kita enggak usaha bicara tinggi-tinggilah, kita OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," kata Luhut.
Luhut mengatakan, efisiensi dan digitalisasi merupakan kunci. Menurut dia, jika seseorang mau bekerja dengan hati, mereka bisa berhasil tanpa menjadi pencuri.
Kemudian, Luhut meminta KPK agar tidak kerap melakukan OTT. Menurut dia, ketika sistem digitalisasi sudah berhasil maka tidak akan ada koruptor yang berani melakukan korupsi.
"Ya kalau hidup-hidup sedikit bisa lah. Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau," ujar Luhut.
"Jadi KPK pun jangan pula sedikit sedikit tangkap tangkap, itu. Ya lihat-lihatlah, tetapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya, (koruptor) enggak akan bisa main-main," ucap Luhut.
Ditemui setelah mengikuti acara tersebut, Luhut menyampaikan bahwa yang dimaksud buruk adalah ketika pemerintah membuat peluang terjadinya OTT.
Menurut dia, dengan adanya digitalisasi, tidak mungkin lagi ada pejabat yang melakukan korupsi sehingga tidak ada OTT.
“Bukan jelek, ya jelek buat kita dong karena kita bikin peluang ada OTT, kalau semua sudah digitalize kan enggak mungkin lagi ada OTT, bagus kan,” ujar Luhut. [rna]
