WahanaNews.co, Depok – Saat menghadiri kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, bakal calon presiden Anies Baswedan menerima banyak pertanyaan Selasa, (29/8/2023).
Melansir VIVA, Anies digempur banyak pertanyaan baik dari panelis (dosen/guru besar) maupun mahasiswa yang hadir.
Baca Juga:
Defisit APBN 2025 Disepakati 2,29-2,82% PDB oleh Kemenkeu, PPN, BI, dan Banggar DPR
Ia menagih janji Anies Baswedan mengembalikan tunjangan kinerja daerah (TKD) aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta sebesar 25 persen yang dipotong pada masa pandemi COVID-19.
Irma sebelumnya memperkenalkan diri sebagai anak dari seorang ASN atau PNS. Irma lalu bertanya cara Anies mencapai kesejahteraan rakyat seandainya terpilih sebagai presiden. Padahal, kata dia, utang janji Anies kepada ASN DKI terkait pinjaman TKD belum dilunasi untuk penanganan COVID-19.
"Saya ingin bertanya kepada bapak mengenai mencapai kesejahteraan tersebut apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi, mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu," kata Irma Josephine Mahasiswi Hubungan Internasional FISIP UI, Irma Josephin bertanya ke Anies.
Baca Juga:
Kanwil DJPb Sultra: Realisasi Belanja Negara di Bumi Anoa Capai Rp9,01 Triliun
"Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya?" sambungnya yang disambut riuh para mahasiswa yang hadir.
Menjawab pertanyaan itu, Anies Baswedan yang menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, menegaskan tunjangan kinerja daerah (TKD) ASN atau PNS DKI Jakarta yang dipotong untuk penanganan COVID-19 akan dikembalikan.
Prosesnya dilakukan perlahan sampai kondisi APBD DKI Jakarta kembali normal. Hal itu dijelaskan Anies ketika menjawab pertanyaan dari salah satu mahasiswa UI mengenai pencapaian kesejahteraan jika nanti Anies menjadi presiden terpilih.
"Pelan-pelan dikembalikan. Jadi bagi ASN yang belum terima its matter of time, akan dikembalikan begitu APBD kembali (normal), uang itu dikembalikan," kata Anies.
Anies bercerita, pada saat pandemi, ia mengambil kebijakan pemotongan TKD ASN DKI Jakarta sebesar 50 persen untuk penanganan COVID-19 yang ditujukan untuk bantuan sosial masyarakat.
"Ketika terjadi pandemi pemerintah daerah dan pusat harus melakukan penggeseran anggaran untuk membantu penanganan Covid di dua aspek yaitu kesehatan dan jaminan sosial, kenapa? Karena warga diminta untuk di rumah dan mereka maka tidak bisa punya pendapatan, mereka yang pendapatan harian otomatis hilang pendapatan," jelasnya.
Disebutkan, penerima bantuan di Jakarta dalam kondisi normal hanya 900.000 keluarga. Kemudian melonjak menjadi 2,4 juta penerima ketika pandemi. Dengan kata lain, sebanyak 2/3 penduduk Jakarta harus dibantu pemerintah.
"Saya sebagai gubernur saat itu mengumpulkan ASN dan saya membuat rekaman kalau boleh itu saya berikan nanti link rekamannya pada waktu itu. Itu saya berbicara pada seluruh ASN sekarang ini ada uang nilainya saya katakan sekarang ini ada uang Rp 1,6 truliun, mau dipakai untuk 60 ribu ASN atau menghidupi 2,4 juta keluarga Jakarta? Itu TKD-nya" ujar Anies.
Anies mengulangi pernyataannya kepada ASN DKI saat itu bahwa uang TKD yang semestinya diterima oleh 60.000 ASN akan dihibahkan kepada warga Jakarta yang terdampak COVID-19.
"Beritahu anak istri suami bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah, uang itu diberikan pada tetangga anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi," papar Anies.
"Gambarkan pada mereka bahwa ini adalah bantuan sosial dari anda untuk mereka jadi ini bukan uang potongan, bukan dipotong untuk kredit, bukan, ini adalah Anda diminta untuk mengurangi dan bukan gajinya tapi tunjangan kinerjanya dan di Jakarta tunjangan itu cukup besar," imbuhnya.
Menurutnya, pemotongan TKD saat itu dirinci dalam dua perhitungan. Yaitu 25 persen bersifat hibah, dan 25 persen lagi ditahan dan dikembalikan ketika anggaran sudah kembali.
"Jadi 25 persen itu hibah memang diberikan. Itu bukan potongan untuk beli alat kesehatan, bukan potongan untuk vaksin. Itu jadi gula, sembako," tegasnya.
Diakui awalnya banyak penolakan dari ASN. Ketika dijelaskan pemotongan dilakukan untuk dijadikan bansos maka penjelasan itu bisa diterima.
"Saya katakan ‘lihat dada anda ada tulisan abdi negara, jalankan tugas sebagai abdi negara berikan 25 persen untuk masyarakat’. 25 persen dikembalikan ketika APBD sudah kembali. APBD kita Rp 80 triliun, kehilangan 52 persen. Tidak pernah ada dalam sejarah," ungkapnya.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
