WahanaNews.co, Jakarta - Partai NasDem menyatakan bahwa Koalisi Perubahan, yang mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, siap menginisiasi penggunaan hak angket bersama dengan PDI Perjuangan sebagai respons terhadap dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan rekan sekjen dari Koalisi Perubahan, termasuk PKB dan PKS.
Baca Juga:
Sebutan 'Yang Mulia' bagi Hakim, Mahfud MD: Sangat Berlebihan
Hermawi menjelaskan bahwa semangat dari partai-partai tersebut sejalan dengan pernyataan Anies Baswedan mengenai kesiapan menggunakan hak angket sebagai respons terhadap dugaan kecurangan tersebut.
"Jadi posisi kami, data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya," kata Taslim di NasDem Tower, Jakarta, melansir Antara, Jumat (23/2/2024).
Dalam menggulirkan hak angket, dia pun menginginkan kesederajatan, saling menghormati, dan saling menghargai. Dia mendukung hak angket karena koalisi-nya itu menginginkan kebenaran.
Baca Juga:
Uang Rp 920 Miliar dan 51 Kg Emas di Rumah Eks Pejabat MA, Mahfud: Itu Bukan Milik Zarof!
"Kami bersekutu dengan siapa pun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia," ujar dia.
Adapun Hermawi menyatakan hal tersebut setelah melakukan pertemuan dengan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi di NasDem Tower.
Menurutnya pertemuan itu rutin dilakukan sekaligus menyambung tali silaturahim koalisi.
Dia mengatakan koalisi tersebut memiliki semangat kesatuan yang utuh dalam merespons wacana penggunaan hak angket tersebut.
Sejauh ini, dia pun mengaku pihaknya belum berkomunikasi dengan PDIP dan baru hanya mendengar wacana tersebut dari kubu tersebut. Namun, menurutnya inisiasi hak angket tersebut bukan berasal dari orang yang sembarangan.
"Kan yang menginisiasi ini bukan sembarang orang, Ganjar kader terbaik, capres partai terbesar di Indonesia, jadi kita anggap ini serius," tegas dia.
Dia pun mengaku timnya telah menyiapkan data-data untuk mendukung bergulir-nya hak angket tersebut. Jika perlu, dia pun mengaku pihaknya siap mengirimkan tim untuk mendukung gerakan PDIP tersebut.
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.
Menurut Ganjar, penggunaan hak angket, yang merupakan wewenang penyelidikan DPR, merupakan salah satu langkah yang bisa diambil untuk meminta klarifikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai pelaksanaan Pemilu Presiden 2024.
Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md, enggan memberikan komentar terkait usulan hak angket yang diajukan oleh pasangannya, calon presiden Ganjar Pranowo, terkait pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.
Mahfud menegaskan bahwa permasalahan hak angket bukanlah urusan pasangan calon, tetapi merupakan ranah partai politik.
"Saya ndak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon (pasangan calon) ya. Itu urusan partai," kata Mahfud, mengutip Antara.
Dia juga memilih tidak mengurusi persoalan itu. "Saya ndak tahu dan tidak ingin tahu juga," kata dia.
Mahfud juga mengatakan tidak ada keharusan bagi pasangan calon untuk mengurusi usulan hak angket.
"Saya tidak akan berkomentar soal hak angket, hak interpelasi. Itu urusan partai-partai mau apa ndak. Kalau ndak mau, juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon mengantarkan, kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU, ini yang sah, sudah," katanya.
Ganjar Pranowo mengusulkan hak angket dan hak interpelasi untuk Pemilu 2024 saat mengadakan rapat bersama tim pemenangan di Jakarta pada 15 Februari 2024.
Dia kembali menyampaikan itu dalam siaran tertulisnya pada 19 Februari 2024. "Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," sebut Ganjar dalam siaran tertulisnya itu.
Hak angket merupakan hak DPR RI untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Hingga saat ini, saran yang diajukan oleh Ganjar Pranowo mendapat dukungan positif dari PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Namun, bagi partai politik yang mendukung pasangan calon nomor urut 2, seperti Partai Golkar dan Partai Demokrat, partai-partai yang tergabung dalam kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menolak saran tersebut.
Dalam konteks Pemilu 2024, terdapat tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden yang bersaing, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 01, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan nomor urut 02, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. dengan nomor urut 03.
Saat ini, proses pemilihan presiden masih menunggu hasil penghitungan suara dari KPU RI. Berdasarkan real count per Kamis pukul 19.00 WIB, pasangan Prabowo-Gibran memimpin dengan perolehan suara sebesar 58,91 persen, disusul oleh pasangan Anies-Muhaimin dengan 24,09 persen, dan pasangan Ganjar-Mahfud berada di urutan ketiga dengan perolehan suara sebanyak 17 persen.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
