WahanaNews.co | Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sesuai konstitusi, putusan MK bersifat final dan mengikat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun akan berlaku mulai masa kepemimpinan Firli Bahuri dan kawan-kawan.
Baca Juga:
Mahasiswa Uji Formil UU TNI ke MK, Minta Presiden dan DPR Dihukum Bayar Ganti Rugi
"Karena MK menyatakan jabatan komisioner KPK berlaku lima tahun dan berlaku untuk periode yang eksisting, periode yang sekarang ada, maka itu akan diikuti pemerintah," kata Mahfud dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/6).
Mahfud mengatakan pemerintah tak setuju terhadap beberapa hal dalam putusan MK. Salah satunya inkonsistensi dengan putusan-putusan sebelumnya.
Meski demikian, pemerintah tetap akan mengikuti MK. Mahfud berkata pemerintah taat konstitusi.
Baca Juga:
UU TNI Dinilai Cacat, Mahasiswa Uji Formil ke MK Minta DPR Dihukum Bayar Rp50 Miliar
"Keputusan MK final dan mengikat, terlepas dari soal kita suka atau tidak suka," ujarnya.
Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Masa jabatan pimpinan KPK pun bertambah dari empat tahun menjadi lima tahun.
Seharusnya pimpinan KPK yang diketuai Firli Bahuri akan mengakhiri masa jabatan pada akhir tahun ini. Berkat putusan MK, mereka melanjutkan masa jabatan hingga akhir 2024.
