"Kami tengah lakukan kajian terhadap hal tersebut dan kami minta segera klarifikasi Lembaga Penyiaran yang menayangkan," kata Aliyah yang juga menyatakan pihaknya kini menunggu respons surat tersebut, mengutip CNN Indonesia.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak ikutan berpolitik jelang Pilpres 2024.
Baca Juga:
Prabowo Subianto: Kerja Sama dalam Pemerintahan Pasca Pilpres 2024
"Tidak ada yang salah dalam tayangan itu dan tidak ada aturan juga yang dilanggar oleh Ganjar dalam hal ini, sehingga KPI jangan terlalu genit lah. Tindakan KPI sekarang justru mengesankan kalau KPI sedang ikut-ikutan berpolitik," kata Junimart seperti dikutip Antara, Kamis (14/9/2023).
Junimart memandang bahwa penampilan Ganjar dalam tayangan azan hanyalah sebagai penunjukan bahwa Ganjar adalah seorang warga negara Indonesia yang beragama Islam.
Menurut Junimart, dalam tayangan azan, Ganjar tidak ditampilkan sebagai calon presiden yang akan datang. Apalagi, saat ini Ganjar belum didaftarkan ke KPU.
Baca Juga:
Ganjar Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Itu Kritikus
"Jadi apa yang salah dengan itu? Kalau ini ujung-ujungnya dikait-kaitkan dengan politik, lalu KPI melakukan tindakan, artinya KPI sudah ikut-ikutan berpolitik juga, dong?" kata dia.
Menurut Junimart, KPI sebaiknya fokus terhadap tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas penyiaran yang mengawasi konten SARA, adu domba, hoaks, judi online, dan pornografi.
"Urusin itu masalah konten-konten yang jelas-jelas melanggar norma yang ada. Jangan karena desakan politik justru ikut-ikutan berpolitik," ucap Junimart.
