WAHANANEWS.CO, Jakarta - PAN menyatakan dukungan penuh pada langkah Presiden Prabowo untuk menekan dampak perang Timur Tengah, termasuk pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta penerapan WFH.
Selasa (17/3/2026) -- Partai Amanat Nasional PAN melalui Wakil Ketua Umum Eddy Soeparno menegaskan pihaknya menaati setiap arahan Presiden Prabowo Subianto demi kepentingan bangsa dan masyarakat.
Baca Juga:
Ini Sikap Komisi III DPR RI Atas Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
"Kita manut arahan Presiden. Demi bangsa dan dengan tekad untuk selalu mendahulukan kepentingan masyarakat kita tentu siap," ujar Eddy.
Eddy menyatakan PAN setuju dengan langkah-langkah penghematan yang dipersiapkan Presiden untuk mencegah tekanan terhadap APBN akibat konflik Timur Tengah, termasuk kemungkinan WFH dan pengurangan hari kerja.
"Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita setuju kok, mulai dari kemungkinan WFH, terus kemudian mungkin juga pengurangan hari kerja supaya bisa menghemat energi," ucap Eddy.
Baca Juga:
Hakim PN Depok Gugat KPK, Praperadilan Soal Penyitaan Mengemuka
Dia menambahkan bahwa seluruh usulan Presiden sudah sangat lengkap dan komprehensif, sehingga PAN sepakat dengan rencana tersebut.
"Kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memaparkan bahwa sejumlah negara telah menerapkan kebijakan penghematan akibat situasi perang di Timur Tengah, salah satunya Pakistan yang memotong gaji menteri dan anggota DPR serta mengalokasikan penghematan itu untuk masyarakat yang paling rentan.
"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah," kata Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Selain itu, pemerintah Pakistan memangkas jatah BBM untuk kementerian, mewajibkan 60 persen kendaraan dinas tidak digunakan setiap hari, serta menghentikan sementara belanja AC, kendaraan, dan mebel di lembaga pemerintahan.
"Mereka menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel, dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan," jelas Prabowo.
Langkah penghematan lainnya termasuk pembatasan kunjungan kerja, pengurangan penggunaan anggaran untuk kegiatan seremonial, serta penerapan pembelajaran daring di perguruan tinggi.
Prabowo menegaskan, contoh kebijakan di negara lain tersebut bisa dikaji oleh pemerintah Indonesia sebelum mengambil keputusan.
"Saya kira kita harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat tapi kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah. Bahkan cita-cita saya kalau bisa kita tidak punya defisit," ujarnya.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]
