WahanaNews.co | PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono enggan menanggapi penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap DPRD DKI Jakarta. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur.
Saat ditanya oleh para wartawan terkait insiden tersebut, Heru Budi pilih untuk tidak berkomentar. Ia juga lebih memilih membalas dengan senyuman tanpa mengeluarkan statement apapun terkait hal tersebut. Pertanyaan dilontarkan sebanyak 4 kali. Pertanyaan tersebut sudah diberikan sejak acara peninjauan Kali Pesanggrahan, Jakarta Barat hingga acara sidak area hijau dan Kantor Lurah Kembangan Selatan, Jakarta Barat.
Baca Juga:
Terkait Korupsi KA, Kejagung Periksa Tiga Mantan Kepala BTP Sumbangut
"Sudah ya, sudah ya," kata Heru Budi saat ditemui di Kembangan Selatan, Jakarta Barat, Kamis (19/1/2023).
Sebagai Informasi, tim penyidik KPK menggeledah Gedung DPRD DKI pada Selasa malam (17/1/2023). Tim penyidik diketahui tiba di Gedung DPRD DKI Jakarta pada pukul 20.55 WIB dan masuk melalui pintu Gedung DPRD DKI Jakarta lama. Mereka keluar dari gedung dengan membawa koper-koper.
Para petugas terlihat memasukan 7 koper berwarna hitam dan merah dalam mobil penyidik. Setelah itu para petugas KPK langsung pergi meninggalkan gedung.
Baca Juga:
Korupsi Tata Niaga PT Timah, 3 Eks Kadis ESDM Babel Dituntut 6 Hingga 7 tahun Penjara
Melansir Beritasatu, selama proses penggeledahan berlangsung, seluruh akses masuk ke gedung DPRD DKI Jakarta ditutup dan dijaga oleh pamdal DPRD DKI Jakarta.
Dengan demikian, tidak ada orang yang bisa sembarangan untuk masuk dan keluar selama kegiatan penggeledahan berlangsung. KPK menginformasikan penggeledahan yang terjadi berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan lahan Pulogebang. [rna]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
