Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, di mana kepala daerah dipilih oleh anggota dewan tanpa melibatkan pemilihan langsung.
"Negara-negara tetangga kita efisien. Pilih anggota DPRD sekali, dan DPRD itu yang memilih gubernur atau bupati," ujar Prabowo.
Baca Juga:
TNI Multifungsi dan Kegelisahan Demokrasi
Menurutnya, anggaran besar yang dihabiskan untuk Pilkada langsung seharusnya dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan anak-anak.
Dukungan dan Penolakan Partai
Wacana ini mendapat respons beragam dari partai politik. Golkar dan Gerindra secara tegas mendukung evaluasi sistem Pilkada, termasuk opsi pemilihan melalui DPRD.
Baca Juga:
Pakar UNAIR Ungkap Kekuatan Media Sosial dalam Menggerakkan Massa dan Demokrasi Dari Arab Spring hingga No Viral No Justice, Media Sosial Jadi Kekuatan Baru Publik
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut, mekanisme Pilkada lewat DPRD tetap demokratis dan lebih hemat biaya.
Senada, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa wacana ini perlu dikaji lebih dalam bersama pemerintah dan DPR pada 2025.
PKB juga mendukung evaluasi sistem Pilkada, meskipun meminta kajian lebih mendalam untuk menentukan mekanisme terbaik.
