WAHANANEWS.CO, Jakarta - Petisi Masyarakat Jakarta Anti-Korupsi (PMJAK) menuntut komitmen KPK untuk menyelesaikan kasus megakorupsi e-KTP yang diduga melibatkan Pramono Anung serta dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di era kepemimpinan Rano Karno sebagai Gubernur Banten.
PMJAK bahkan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (15/11/2024) lalu.
Baca Juga:
Follow the Money, KPK Lacak Uang Haram Korupsi Haji dengan PPATK
Saat ini, diketahui Pramono Anung dan Rano Karno menjadi pasangan calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024.
Ketua PMJAK, Hasan Assegaf, menyatakan bahwa kedatangan mereka untuk mendesak KPK memberikan kepastian hukum terkait kedua kasus besar tersebut.
"Kami hadir di sini untuk mendesak KPK memastikan penyelidikan kasus e-KTP yang menyeret Pramono Anung dan kasus pengadaan alat kesehatan di Pemprov Banten yang melibatkan Rano Karno. Kami menuntut adanya kepastian hukum," ujar Hasan pada media di Jakarta, Sabtu (16/11/2024).
Baca Juga:
KPK Ungkap Modus Pelunasan Haji Khusus Hanya 5 Hari, Kuota Diduga Dijual ke PIHK
Hasan mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada KPK pada 6 November 2024, namun hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari KPK mengenai penanganan kasus tersebut.
"Ini adalah bentuk desakan kami, dan kami siap kembali dengan massa yang lebih besar," tambah Hasan.
PMJAK mendesak KPK untuk memberikan transparansi kepada publik terkait dugaan keterlibatan Pramono Anung dan Rano Karno dalam skandal korupsi tersebut.
