WAHANANEWS.CO, Jakarta - Langkah politik besar diambil Presiden Prabowo Subianto menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-80.
Dalam momen yang sarat makna persatuan dan keadilan, Prabowo mengusulkan pemberian amnesti kepada 1.116 orang, termasuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dan satu abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.
Baca Juga:
Antisipasi Banjir Rob, Pemerintah Genjot Proyek Tanggul Laut dari Semarang
Usulan tersebut dikirimkan melalui dua surat presiden dan telah disetujui oleh DPR RI pada Rabu (31/7/2025), tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) sebagai tindak lanjut resmi.
Pada Jumat (1/8/2025), mantan Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan bahwa abolisi merupakan penghentian proses hukum terhadap seseorang, seperti yang berlaku untuk Tom Lembong.
Sedangkan amnesti adalah penghapusan pemidanaan terhadap seseorang, sehingga yang menerima amnesti juga akan dibebaskan sepenuhnya.
Baca Juga:
Mentan Pastikan Stok Pangan Aman Saat El Nino, Indonesia Siap Swasembada
Mahfud menegaskan, "Sesudah presiden kirim surat, DPR setuju. Lalu atas persetujuan nanti itu, presiden mengeluarkan keppres, memberi amnesti dan abolisi kepada saudara Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong."
Menurut Mahfud, keputusan ini adalah respons terhadap jeritan hati nurani masyarakat yang mendambakan hukum tidak lagi dijadikan alat politik.
Ia menambahkan, “Agar hukum itu ditegakkan, hukum sebagai hukum kata hukum. Bukan karena pesanan politik.” Langkah ini, lanjut Mahfud, menghadirkan harapan baru bahwa hukum akan ditegakkan lebih adil ke depan di bawah kepemimpinan Prabowo.
