WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) siap menghentikan aplikasi dan memenuhi jalanan Jakarta dalam aksi besar-besaran pada Rabu (17/9/2025).
Aksi ini juga akan melibatkan pengemudi mobil daring hingga kurir logistik yang bersatu menyuarakan tuntutan mereka.
Bersamaan dengan demo tersebut, para mitra pengemudi akan mematikan aplikasi secara serentak sebagai simbol perlawanan.
Lokasi aksi ditentukan di tiga titik strategis yakni Istana Presiden, Gedung DPR RI, dan kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Baca Juga:
Pemprov Sumut Bentuk Satgas Pengawasan dan SK Gubernur Segera Terbit
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, meminta masyarakat Jakarta menyiapkan transportasi alternatif.
“Himbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu 17 September 2025 karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demonstrasi ojek online ke Kemenhub, Istana dan DPR RI,” ujar Igun.
Aksi driver ojol ini akan dimulai pukul 10.00 WIB di kawasan Jakarta Pusat, khususnya di sekitar Istana Merdeka dan depan kantor Kemenhub.
Baca Juga:
Polres Fakfak dan Dinas Perhubungan Mediasi Permasalahan Penolakan Transportasi Online Maxim di Fakfak
Setelah itu, massa akan bergerak menuju gedung DPR RI sebagai titik akhir penyampaian aspirasi.
Rute aksi dimulai dari markas Garda di Cempaka Mas Jakarta Pusat pada pukul 10.00 WIB menuju ke Istana Negara dan Kemenhub.
Massa kemudian melanjutkan aksi di parlemen pada pukul 12.00 sampai 13.00 WIB.
Momentum aksi demo bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional sehingga Garda menamakan gerakan ini sebagai “179”.
Dalam kesempatan itu, para pengemudi menyuarakan tujuh tuntutan utama.
Tuntutan pertama adalah revisi potongan aplikator menjadi 10 persen yang disebut sebagai harga mati.
Kedua, pengaturan tarif antar-barang dan makanan.
Ketiga, audit terhadap potongan sepihak sebesar 5 persen yang dilakukan aplikator.
Keempat, mendesak DPR memasukkan RUU Transportasi Online ke dalam Prolegnas 2025-2026.
Selain itu, tragedi yang terjadi pada Kamis (28/8/2025) juga akan disuarakan dalam aksi ini agar segera diusut tuntas.
“Ini adalah gerakan perlawanan rakyat pekerja jalanan kepada Menteri Perhubungan yang abai. Kami akan pastikan suara ini sampai ke Istana dan DPR,” tegas Igun.
Garda juga membawa tuntutan keras agar Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi dicopot dari jabatannya.
Igun menilai kepemimpinan Dudy tidak berpihak pada pengemudi dan lebih mengutamakan kepentingan perusahaan aplikasi transportasi.
“Silakan masyarakat juga menilai apa prestasi konkrit dari Menteri Perhubungan yang menjabat saat ini terhadap bangsa dan rakyat Indonesia secara umum,” kata Igun.
“Bahkan pada ekosistem transportasi online Menteri Perhubungan berlaku layaknya pengusaha bukan sebagai menteri yang menjadi pembantu Presiden untuk melayani rakyat Indonesia pada bidang perhubungan,” tambahnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
