WahanaNews.co | Nama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mencuat ke publik karena digadang-gadang menjadi kandidat terkuat sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun.
Terlebih, Wakil Presiden Maruf Amin keliru memanggil Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI.
Baca Juga:
PBB Sebut Tank Israel dan IED Jadi Pemicu Kematian Prajurit TNI di Lebanon
Hal itu dikatakan Maruf Amin saat menghadiri kegiatan vaksinasi di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Banten.
"Hari ini saya hadir di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Banten, untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan pemerintah daerah. Dan ada Bapak Panglima hadir di sini. Eh, Bapak KSAL," kata Maruf Amin dalam sebuah video yang beredar.
Menanggapi namanya yang mencuat dalam bursa Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono pun akhirnya angkat bicara.
Baca Juga:
Oknum TNI Terseret Kasus BBM Subsidi, Penyidikan Bergulir di Dua Wilayah
Saat ditanya mengenai kesiapannya jika ditunjuk sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto, Yudo menekankan semua prajurit selalu siap menjalankan tugas apapun.
Namun demikian, terkait bursa Panglima TNI, Yudo Margono mengatakan tak ingin meresponsnya.
"Kita prajurit apapun yang ditugaskan harus siap melaksanakan tugas. Jadi tidak ada respons-respons, tidak ada respons," kata Yudo di atas KRI Semarang-594 pada Kamis (23/9/2021.
Yudo kembali menegaskan, semua prajurit TNI termasuk dirinya, selalu siap melaksanakan tugas. Jika tidak, prajurit akan menceburkan diri ke laut.
"Loh semua prajurit kalau ditanya. Jangankan saya, ini semua prajurit yang KLD (Kelasi Dua) itu kalau ditanya siap tidak melaksanakan tugas, pasti siap," tutur Yudo.
"Kalau tidak siap, nyebur laut dia. Pasti siap. Jadi semua prajurit, bukan saya saja. Anda tanya siap melaksanakan tugas, siap pasti."
Adapun mengenai jabatan Panglima TNI berikutnya, Yudo memilih menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Sebab, kata Yudo, pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogratif presiden.
"Tidak ada respons, belum ada itu. Serahkan saja kepada Presiden. Itu hak prerogatif Presiden," kata Yudo. [qnt]
