"Presiden harus menunjuk figur yang memahami kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia secara utuh dan mengetahui permasalahan-permasalahan di KPK belakangan waktu terakhir. Sehingga, orientasi kerja pansel berbasis realitas permasalahan sebenarnya," ujar Kurnia.
Anggota Pansel juga diwajibkan memiliki integritas. Kurnia mengatakan rekam jejak para anggota pansel harus dipelototi oleh publik.
Baca Juga:
Soal OTT Capim KPK Johanis Tanak dan Benny Mamoto Beda Pandangan
"Dalam hal ini, rekam jejak kandidat calon Pansel harus benar-benar diperhatikan, baik hukum maupun etika. Sebab, bagaimana mungkin Pansel bisa menemukan kandidat calon komisioner maupun Dewan Pengawas yang klir jika mereka saja memiliki rekam jejak buruk?" katanya.
ICW juga berharap anggota Pansel Capim KPK terbebas dari konflik kepentingan.
Kurnia mengatakan Jokowi harus teliti dalam melihat latar belakang para anggota Pansel untuk mencegah adanya kepentingan yang disusupi di dalam Pansel.
Baca Juga:
Korupsi APD Kemenkes, KPK Ungkap Satu Tersangka Beli Pabrik Air Minum Kemasan Rp60 Miliar
"Jangan sampai Pansel yang terpilih justru memiliki afiliasi khusus dan memanfaatkan proses seleksi sebagai sarana meloloskan kandidat tertentu," ujar Kurnia.
Istana menyatakan bahwa proses pembentukan Pansel Capim KPK masih berlangsung. Pengumuman mengenai Pansel Capim KPK dijadwalkan akan dilakukan pada bulan ini.
"Proses pembentukan Pansel Capim KPK masih dalam tahap yang sedang berlangsung dan diharapkan akan diumumkan dalam bulan ini," ujar Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, kepada wartawan pada Rabu (8/4/2024).
