Wawancara responden dilakukan lewat telepon.
Responden ditanyai pertanyaan, 'bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan penegakan hukum di negara kita pada umumnya sekarang? Sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk?... (%)'.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
Berikut hasilnya:
Sangat Baik: 2,7%
Baik: 22,3%
Sedang 26,2%
Buruk: 31,9%
Sangat Buruk: 11,9%
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 5,0%
"Yang mengatakan buruk atau sangat buruk 43,8% dan yang mengatakan baik atau sangat baik 25,1%," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat memberi penjelasan disiarkan di YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu (18/9/2022).
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
Burhanuddin mengungkap ada tren perburukan evaluasi publik terhadap kondisi penegakan hukum. Berdasarkan survei Indikator Politik pada 25-31 Agustus sebanyak 37,4% responden yang menilai kondisi penegakan hukum buruk, angka ini meningkat pada survei 5-10 September 2022 sebanyak 43,8% responden menilai penegakan hukum buruk.
"Ada tren perburukan evaluasi publik terhadap penegakan hukum nasional. Lagi-lagi dalam konteks ini persepsi ya, ini data persepsi. Tapi, dalam politik persepsi sering kali lebih penting ketimbang fakta itu sendiri," kata Burhanuddin.
Adapun salah satu faktor memburuknya evaluasi publik terhadap penegakan hukum nasional salah satunya karena itu terkait Irjen Ferdy Sambo.
