WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketegangan politik dan keamanan di Papua kembali meningkat setelah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeluarkan ancaman terbuka kepada para pejabat pemerintahan daerah.
Peringatan keras ini ditujukan kepada para gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD yang dinilai mendukung keberadaan pemerintah Indonesia di Tanah Papua.
Baca Juga:
KKP Dinilai Lebih Berbahaya dari KKB, Satgas Cartenz Bongkar Strategi Propaganda
Melalui juru bicaranya, Sebby Sambom, TPNPB-OPM menyatakan bahwa para pejabat yang loyal kepada Jakarta akan diperlakukan sebagai musuh.
“Jika pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka,” kata Sebby dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (21/7/2025).
Menurut Sebby, para kepala daerah tidak pantas menduduki jabatan publik karena gagal membela kepentingan rakyat dan lingkungan Papua.
Baca Juga:
Netralitas ASN dalam PSU Provinsi Papua, Danny Korwa: Netralitas ASN akan Diawasi Ketat
Ia menuding para pejabat tersebut telah mengabaikan aspirasi kemerdekaan dan justru menyerahkan kekayaan alam Papua, termasuk tambang emas, kepada pemerintah pusat.
Tak hanya itu, Sebby juga melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut bahwa pendekatan kekerasan yang dilakukan negara justru memperburuk situasi.
“Kebijakan Presiden Prabowo justru menambah konflik bersenjata dan membuat lebih banyak warga sipil mengungsi,” ujarnya.
Hingga laporan ini disusun, belum ada tanggapan dari pihak keamanan nasional.
Permintaan konfirmasi yang dilayangkan kepada Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, serta Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, belum mendapat jawaban.
Sebelumnya, pada Jumat (11/7/2025), TPNPB-OPM juga menyatakan kesediaannya untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo, dengan satu syarat utama: perundingan harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau negara netral lainnya.
“Jika Presiden Prabowo beserta timnya bersedia melakukan perundingan, maka harus difasilitasi oleh PBB atau negara netral yang diakui dunia,” tegas Sebby dalam pernyataan tersebut.
Sebby menyebut ajakan dialog ini muncul atas dasar kemanusiaan. Ia mengklaim bahwa lebih dari 97.000 warga sipil telah menjadi korban terdampak konflik, dan banyak di antaranya terpaksa mengungsi dari kampung halaman.
TPNPB-OPM juga menegaskan bahwa syarat utama bagi dimulainya proses perdamaian adalah penarikan penuh pasukan militer Indonesia dari wilayah Papua.
Langkah ini dianggap krusial untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun.
Pemerintah pusat hingga saat ini belum merespons secara resmi baik terhadap ancaman kekerasan maupun tawaran dialog damai yang diajukan kelompok separatis bersenjata tersebut.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
